Oleh: Alex Syahrudin
Jurnalis Lepas
Hambalang, Jawa Barat — Dalam wawancara langsung yang digelar di kediamannya, Hambalang, Minggu (6/4/2025), Presiden terpilih Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan terkait polemik Revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang tengah ramai dibicarakan publik. Wawancara yang berlangsung selama 3,2 jam ini menyoroti urgensi dan transparansi pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut.
RUU TNI: Perpanjangan Usia Pensiun, Bukan Dwifungsi
Presiden Prabowo menegaskan bahwa RUU TNI tidak bertujuan mengembalikan dwifungsi TNI. "Inti RUU ini hanya memperpanjang usia pensiun. Ga ada niat TNI mau dwifungsi lagi. Come on. Nonsense," tegasnya. Ia menjelaskan bahwa perubahan ini diperlukan karena seringnya pergantian pimpinan TNI dalam waktu singkat akibat batas usia pensiun. "Bagaimana kita bisa punya organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun?" ujarnya.
Prabowo juga membantah kekhawatiran militerisme, dengan menyebut TNI telah kembali ke barak sejak reformasi. "Yang bawa TNI kembali ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono. Termasuk saya. Saya tunduk pada sipil. Saya diberhentikan Pak Habibie. Siap!" tambahnya.
RUU Polri: Perlunya Pengawasan, Bukan Tambah Wewenang
Merespons pertanyaan Najwa Shihab tentang RUU Polri, Presiden Prabowo menyatakan akan mempelajari drafnya lebih dalam. Ia menekankan bahwa Polri harus memiliki wewenang yang cukup untuk menjalankan tugas, tetapi pengawasan tetap penting. "Pada prinsipnya, polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Kalau sudah cukup, kenapa harus ditambah?" ucapnya.
Prabowo juga mengkritik praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat. "Saya akan pelajari draf (RUU Polri) itu. Tapi yang penting adalah pengawasan. Kita butuh polisi yang hebat, tapi juga harus bisa diawasi," jelasnya. Ia mencontohkan kasus korupsi dan kekerasan oleh aparat yang harus ditindak tegas.
Tuntutan Transparansi
Baik dalam pembahasan RUU TNI maupun RUU Polri, Presiden Prabowo mengakui perlunya transparansi lebih besar. "Prosesnya harus terbuka, draf harus bisa diakses publik. Jangan sampai beredar naskah yang tidak resmi," ujarnya. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan koalisi untuk memastikan partisipasi publik dalam pembahasan RUU.
0 Komentar