Oleh: Rika Dwi Ningsih
Jurnalis Lepas
Jakarta – Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI di depan gerbang DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Aksi ini diwarnai insiden penghadangan mobil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas yang melintas di lokasi.
Pantauan di lapangan, massa awalnya berdemo di depan gerbang DPR saat sebuah mobil Alphard hitam mencoba masuk. Mahasiswa lalu mendekati kendaraan itu dan mencopot pelat nomornya.
"Turun dulu, turun dulu," seru massa, meminta penumpang di dalam mobil untuk keluar.
Dua ajudan Supratman turun dan berusaha bernegosiasi, namun massa tetap bersikeras. Akhirnya, Supratman turun dari mobil dan berjalan menuju gerbang DPR, ditemani mahasiswa yang terus menyampaikan tuntutan.
Salah satu mahasiswa, Faiz Nabawi Mulya, yang juga Presiden Mahasiswa MM-Universitas Trisakti, menegaskan bahwa revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.
“Jika revisi ini diterapkan tanpa pengawasan yang ketat, demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran. Militer kembali menjadi aktor dominan dalam kehidupan politik dan pemerintahan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Mahasiswa Trisakti menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, menolak seluruh rancangan revisi UU TNI. Kedua, mendesak pencopotan perwira aktif TNI-Polri dari jabatan sipil. Ketiga, menuntut supremasi sipil dan pelaksanaan agenda reformasi secara konsisten. Keempat, menolak segala bentuk militerisasi dalam pemerintahan sipil.
Di sisi lain, revisi UU TNI telah disepakati oleh Komisi I DPR RI dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025). Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto memastikan bahwa revisi ini akan segera disahkan.
“Akan disahkan Kamis, naskah setelah paripurna,” kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/3/2025).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial, Ardi Manto, mengkritik proses revisi UU TNI yang dinilai terburu-buru dan minim partisipasi publik.
“Pemerintah terpaksa membuka draf RUU TNI dan mengakomodir sebagian keinginan masyarakat sipil. Tapi tetap kita khawatir ini akan mengembalikan dwifungsi TNI dalam kehidupan sipil,” ujarnya dalam diskusi publik.
Aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan DPR masih berlangsung hingga sore hari, dengan tuntutan agar pemerintah membatalkan revisi UU TNI yang dianggap mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
0 Komentar