Oleh: Santi Susanti
Ibu Rumah Tangga
Sinyal PHK di tahun ini makin menguat, ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran. Sehingga menyebabkan beberapa pabrik di tanah air melakukan PHK diantaranya PT Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
PT Sanken Indonesia akan total menghentikan operasionalnya bulan Juni 2025 nanti yang menyebabkan 459 orang pekerja jadi korban PHK. (Tirto.id 20/2/2025)
Kemudian yang kedua PT Danbi International yang memproduksi bulu mata palsu, yang telah menghentikan produksinya pada Rabu (19/2/2025). Disebutkan ada 2100 orang karyawan yang akan terkena PHK. (Kumparan.com 20/2/2025)
Artinya lebih dari 2000 orang buruh terancam tidak memiliki sumber pendapatan untuk menjalani moment Ramadhan dan Lebaran di tahun ini. Bahkan sebagian diantara mereka yang mempunyai kendaraan mulai banting setir mencari sumber pendapatan lain seperti menjadi supir ojek online (ojol). Sementara karyawan lainnya yang tidak mempunyai kendaraan dan keahlian hanya menunggu kebijakan dari perusahaan dan pemerintah.
PHK lagi dan lagi-lagi PHK. Fenomena yang terus terjadi berulang dan tidak kunjung menemukan solusi pasti. Nasib buruh kian tergantung di tengah badai PHK yang membumbung. Mengapa siklus PHK terus berulang?
Terdapat dua faktor penyebab PHK terus terjadi. Bukan hanya di dalam negeri, PHK massal juga terjadi pada perusahaan luar negeri.
Faktor pertama ialah permintaan terhadap produk yang tidak sesuai ekspektasi. Artinya, produksi mengalami penurunan yang mengakibatkan perusahaan harus memangkas pengeluaran dengan cara mengurangi pekerja. Hal ini lazim dilakukan suatu perusahaan dalam melakukan efisiensi biaya dengan mengorbankan pekerjanya.
Kedua, banyak perusahaan besar telah berhasil membangun sistem teknologi di perusahaannya. Dengan sistem tersebut, perusahaan tidak lagi membutuhkan karyawan dalam jumlah besar sehingga efisiensi pun dilakukan.
Akibat Kapitalisme
Sebenarnya ada faktor lain penyebab PHK marak di mana-mana, yaitu ketakpastian ekonomi global, berupa dampak buruk penerapan ekonomi kapitalisme yang membawa penyakit bawaan berupa inflasi. Mengapa terjadi inflasi? Ini karena ekonomi kapitalisme mengandalkan kebijakan moneter pada mata uang kertas, seperti dolar yang rentan inflasi.
Mengapa perusahaan melakukan efisiensi? Tersebab menurunnya daya beli masyarakat. Mengapa daya beli masyarakat turun? Ini karena harga barang yang fluktuatif, bahkan cenderung terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor penyebab harga barang terus naik ialah inflasi.
Walhasil, jika penerapan ekonomi kapitalisme terus berlangsung, mustahil bisa menghilangkan PHK yang berpengaruh pada jumlah pengangguran sehingga mengakibatkan kemiskinan makin menganga. Demikianlah, permasalahan ekonomi kapitalisme akan terus berputar seperti itu selama ideologi ini diterapkan.
Di sisi lain, peran negara sangat minim. Jika ekonomi lesu, negara kerap mencari solusi instan dalam mengurangi jumlah pengangguran. Dalam mengatasi pengangguran, negara membuka iklim investasi asing/swasta agar lapangan kerja bertambah dan menyerap tenaga kerja Indonesia. Untuk mengurangi angka kemiskinan, negara hanya menerapkan solusi tambal sulam yang tidak menyentuh pokok permasalahan, yakni memberikan berbagai stimulus agar daya beli masyarakat menggeliat, seperti bansos, sembako, dsb.
Ironisnya lagi, di tengah kemelut PHK dengan solusi instan dan pragmatis, privatisasi SDA terus terjadi. Liberalisasi kekayaan alam negeri telah merampok harta milik rakyat menjadi milik individu atau swasta. Privatisasi telah merenggut peran negara yang semestinya menghidupi rakyat, menjadi hanya bertindak sebagai regulator kepanjangan tangan kepentingan kapitalis. Kekayaan SDA yang mestinya bisa memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seolah sia-sia tatkala kapitalis berkuasa dan menguasai hajat hidup masyarakat.
Sistem Ekonomi Islam
Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang, ataupun indeks harga-harga di pasar nonriil.
Politik ekonomi Islam bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara (muslim dan nonmuslim) serta mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu.
Persoalan PHK adalah efek domino penerapan kapitalisme, maka penyelesaiannya harus mendasar dan fundamental, bukan lagi tambal sulam. Bagaimana langkahnya?
Pertama, menstabilkan sistem moneter dengan dua cara, yaitu mengubah dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis emas (dinar) dan perak (dirham), serta mengganti perputaran kekayaan di sektor nonriil ke arah sektor riil. Selain haram karena ada unsur judi dan riba, sektor nonriil membuat sektor riil tidak berjalan optimal. Sektor-sektor riil, seperti pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pertambangan, akan dikerjakan secara serius oleh negara sesuai pengaturan Islam.
Kedua, pengaturan kepemilikan harta, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Dengan kejelasan status kepemilikan harta, negara mengelola harta milik umum untuk kemaslahatan rakyat semata. Islam melarang menyerahkan pengelolaan harta milik umum kepada individu atau swasta. Dengan begitu, hasil pengelolaan harta milik umum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan asasi masyarakat.
Ketiga, penerapan sistem pendidikan yang terjangkau, bahkan gratis untuk semua warga negara. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi negara agar semua rakyat dapat mengenyam pendidikan sesuai keinginan mereka.
Keempat, mendorong individu bekerja. Negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk warganya. Yang tidak punya modal, diberi modal usaha. Yang tidak punya keterampilan, diberi pelatihan agar ia mampu bekerja. Yang memiliki keahlian, akan terserap pada sektor usaha riil, seperti pertanian, industri berat, pertambangan, dll. Dalam Islam, tidak ada istilah orang menganggur. Kewajiban mencari nafkah pun hanya dibebankan kepada laki-laki, bukan perempuan.
Kelima, pengembangan investasi halal di sektor riil, seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.
Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab (13—23 H/634—644 M), misalnya, hanya dalam 10 tahun masa pemerintahannya, kesejahteraan merata ke segenap penjuru negeri. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99—102 H/818—820 M), meskipun masa pemerintahannya cukup singkat (hanya tiga tahun), umat Islam mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat.
Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu, berkata, “Ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan.” (Ibnu Abdil Hakam, Sîrah ‘Umar bin Abdul ‘Azîz, hlm. 59). Pada masa pemerintahannya, kemakmuran tidak hanya ada di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Bashrah.
Khatimah
Demikianlah catatan emas peradaban Islam menorehkan prestasi tentang upaya menyejahterakan rakyatnya. Dari pemimpin amanah dan bertakwa, sistem yang paripurna, serta kebiasaan masyarakat yang teratur dengan Islam, menjadikan Khilafah sebagai satu-satunya negara dengan catatan cemerlang terbanyak sepanjang menguasai dunia. Semua itu bermula lantaran umat Islam menerapkan sistem berdasarkan syariat secara kaffah.
Wallaahu a'lam bi ash shawaab.
0 Komentar