ICHSANUDDIN: MENTERI TIDAK BOLEH JADI PENGKHIANAT


Oleh: Dzaki Fadil
Jurnalis Lepas

Dalam podcast Indonesia Inside yang dipandu oleh Ludhfi Subagio, bintang tamu Ichsanuddin Noorsy menyampaikan pandangan tajamnya tentang pentingnya keberpihakan pejabat negara kepada kepentingan domestik. Ichsanuddin, yang dikenal sebagai sosok kritis di dunia moneter dan keuangan, menegaskan bahwa seorang menteri tidak boleh menjadi pengkhianat dengan berpihak kepada pihak luar. "Anda harus menyatakan tegas-tegas berpihak kepada domestik. Itulah sumpah jabatan Anda," tegasnya.


Sumpah Jabatan dan Tanggung Jawab Menteri

Ichsanuddin menekankan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam pikiran, kalbu, dan tindakan. Dia mengkritik pejabat yang hanya pandai beretorika, seperti mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, tetapi diam saja ketika korupsi terjadi di depan mata. "Yang di depan mata koruptor itu banyak, Mas. Bukan sedikit, tapi banyak," ujarnya.

Menurutnya, keberpihakan kepada domestik harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan. Pejabat yang berpihak kepada kepentingan asing atau kelompok tertentu dianggap melanggar sumpah jabatan. Ichsanuddin mencontohkan bagaimana dirinya selama menjadi pejabat tidak pernah mengambil keuntungan pribadi, meskipun fasilitas mewah tersedia. "Saya dapat fasilitas bintang tujuh, tapi sepotong pun tidak saya ambil. Ini uang rakyat," katanya.


Kritik terhadap Sistem dan Korporasi Asing

Ichsanuddin juga mengkritik sistem ekonomi Indonesia yang masih dikuasai oleh korporasi asing dan domestik. Dia menyoroti praktik strategic transfer pricing, di mana perusahaan asing mengubah pendapatan menjadi biaya untuk menghindari pajak. "Ini adalah kejahatan perpajakan korporasi (corporate tax crime)," tegasnya.

Dia mencontohkan kasus-kasus besar seperti Gayus Tambunan dan Alunam Bodo, yang menurutnya hanya puncak gunung es dari masalah korupsi dan kejahatan korporasi di Indonesia. Ichsanuddin menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara kaya, tetapi sumber daya alamnya dieksploitasi oleh korporasi asing dengan cara yang merugikan negara.


Gagasan Badan Penerima Negara

Salah satu gagasan Ichsanuddin yang belum terwujud adalah pembentukan Badan Penerima Negara. Gagasan ini dia usulkan sejak era Megawati Soekarnoputri, tetapi selalu ditolak karena tekanan dari lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. "Mereka berkeberatan karena Badan Penerima Negara akan mengganggu kepentingan mereka," ujarnya.

Menurut Ichsanuddin, Badan Penerima Negara diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, pajak, dan aset lainnya. Dia mencontohkan bagaimana produksi minyak dan gas yang dilaporkan oleh perusahaan asing tidak sesuai dengan realitas di lapangan. "Ini rekayasa investasi dan keuangan yang merugikan negara," katanya.


Nasionalisme vs Neoliberalisme

Ichsanuddin juga mengkritik sistem neoliberal yang diadopsi oleh Indonesia. Dia menilai sistem ini hanya menguntungkan korporasi asing dan domestik, sementara rakyat kecil tetap miskin. "Amerika sendiri sudah gagal dengan sistem neoliberal mereka. Kenapa kita masih mau mengikutinya?" tanyanya.

Dia mencontohkan bagaimana kebijakan American First dan Make America Great Again (MAGA) yang diusung oleh Donald Trump mencerminkan nasionalisme ekonomi. Sementara itu, Indonesia justru terjebak dalam ketergantungan pada impor pangan, energi, dan keuangan. "Kita mengalami krisis pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Ini adalah krisis multidimensi," ujarnya.


Solusi untuk Indonesia

Ichsanuddin menawarkan solusi untuk mengatasi masalah Indonesia, antara lain dengan restrukturisasi aset dan penguatan sektor domestik. Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara mandiri jika dikelola dengan baik. "Kuncinya adalah kepemimpinan yang kuat dan keberpihakan kepada rakyat," tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya pendidikan dan lapangan kerja bagi rakyat. "Pemerintah harus menyediakan pekerjaan dan pendidikan gratis. Ini adalah hak konstitusional warga negara," ujarnya.


Penutup

Podcast Indonesia Inside dengan Ichsanuddin Noorsy ini memberikan gambaran mendalam tentang tantangan dan solusi untuk Indonesia. Ichsanuddin, dengan analisis tajam dan data yang akurat, mengingatkan kita bahwa keberpihakan kepada domestik dan kepemimpinan yang kuat adalah kunci untuk membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan sejahtera.

"Indonesia kaya raya. Kita tidak perlu menjadi negara miskin jika dikelola dengan benar," pungkas Ichsanuddin.

Posting Komentar

0 Komentar