Oleh: Alex Syahrudin
Jurnalis Lepas
Jakarta – Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini berada di ujung tanduk. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan proyek IKN masih belum dilanjutkan akibat pemangkasan anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (6/2/2025), Dody menyebut anggaran untuk pembangunan IKN belum terealisasi lantaran diblokir oleh Kementerian Keuangan.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada,” ujar Dody kepada awak media.
Alih-alih menjelaskan perkembangan proyek, Dody justru melontarkan candaan kepada wartawan. “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” kelakarnya.
Diketahui, Dody hadir di DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu. Pada 2024, Kementerian PU mengalokasikan Rp40,29 triliun untuk proyek tersebut.
Namun, pada tahun ini, Dody menegaskan bahwa pihaknya harus melakukan efisiensi besar-besaran sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo. Efisiensi ini menyebabkan Kementerian PU membatalkan sejumlah proyek infrastruktur.
“Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pengembangan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan tidak prioritas,” katanya dalam RDP tersebut.
Ia mengungkapkan Kementerian PU memangkas anggaran hingga Rp81,38 triliun dari pagu awal Rp110,5 triliun, sehingga total anggaran yang tersisa hanya Rp29,57 triliun.
Di tengah isu mangkraknya proyek IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah bahwa Presiden Prabowo telah menyetop proyek tersebut. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai arahan Prabowo.
“Ini (kabar IKN dibatalkan Prabowo) tidak betul. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan (kantor-kantor) legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,” kata Troy, Kamis (6/2).
Troy mengutip hasil rapat terbatas Presiden Prabowo dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono pada 21 Januari 2025. Dalam rapat itu, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan IKN sebagai ibu kota politik dengan menyetujui anggaran pembangunan sebesar Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan.
Prabowo juga telah menyetujui tambahan anggaran khusus untuk tahun ini. Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggaran dapat disesuaikan dengan jumlah yang telah disetujui Presiden, yakni Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun.
Saat ini, Kementerian PU masih berupaya melakukan penyesuaian anggaran dan akan melaporkan kembali kepada Kementerian Keuangan terkait kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur. “Kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa,” ujar Dody dengan nada bercanda.
Dody juga mengungkapkan bahwa belum ada rencana kunjungan ke IKN untuk meninjau progres pembangunan, mengingat fokus utama kementeriannya saat ini adalah menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
“(Belum ada rencana ke IKN) kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN,” imbuhnya.
Dari sisi efisiensi, Dody merinci 10 kegiatan yang terkena dampak pemangkasan anggaran, termasuk pembatalan kontrak baru, pembatasan perjalanan dinas, hingga pengurangan belanja operasional dan seremonial.
Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, masa depan pembangunan IKN masih menjadi tanda tanya besar. Apakah proyek yang dimulai di era Presiden Jokowi ini akan benar-benar rampung atau justru menjadi proyek mangkrak di masa pemerintahan Prabowo?
0 Komentar