Oleh: Rika D. N.
Jurnalis Lepas
Beijing - China menentang keras rencana "pemindahan paksa" warga Palestina dari Jalur Gaza yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Rencana tersebut juga mencakup gagasan pengambilalihan wilayah Gaza oleh Washington.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa pemerintahan Palestina atas rakyat Palestina merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan Gaza pascaperang.
"China selalu menyatakan bahwa pemerintahan Palestina atas warga Palestina adalah prinsip dasar pemerintahan Gaza pascaperang," ujar Lin Jian dalam konferensi pers pada Rabu (5/2/2025).
"Kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza," tambahnya.
Sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa warga Palestina akan "senang" meninggalkan tanah air mereka yang telah dilanda perang berkepanjangan. Ia bahkan menyebut bahwa mereka akan lebih bahagia jika diberikan pilihan untuk pindah ke negara lain.
"Mereka akan senang meninggalkan Gaza," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2), dikutip AFP.
"Saya kira mereka akan senang," lanjutnya. "Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa ingin tinggal di sana. Itu adalah lokasi pembongkaran."
Trump juga menggembar-gemborkan rencana untuk "membersihkan" Gaza dengan menyerukan pemindahan warga Palestina ke Mesir atau Yordania. Namun, kedua negara tersebut dengan tegas menolak usulan tersebut. Para pemimpin Arab pada Selasa lalu juga kembali menekankan pentingnya komitmen terhadap perdamaian di kawasan tersebut.
"Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak sebidang tanah, dan membangun tempat-tempat yang benar-benar bagus untuk mereka, pasti ada banyak uang di daerah itu," ujar Trump. "Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang baru saja mengalami kehancuran selama puluhan tahun."
Trump juga mengusulkan agar negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, membiayai relokasi warga Palestina dari Gaza.
Di sisi lain, laporan The New Arab mengungkap bahwa AS diduga berusaha menekan Mesir agar menerima rencana pemindahan paksa warga Palestina dengan menggunakan kasus sengketa Bendungan Grand Renaissance di Ethiopia sebagai alat negosiasi.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump dilaporkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Kepala Intelijen Umum Hassan Rashad dalam kunjungannya ke Kairo pada akhir Januari lalu. Pertemuan tersebut membahas rencana kontroversial pemindahan warga Palestina dan sengketa yang sedang berlangsung terkait bendungan tersebut.
Menurut sumber, AS memberi sinyal bahwa keterlibatan Washington dalam menyelesaikan krisis Bendungan Nil dapat bergantung pada kesediaan Mesir untuk menerima pemindahan warga Gaza ke wilayahnya. Meski mendapat tekanan, pejabat Mesir dengan tegas menolak gagasan Trump dan menekankan kesulitan serta dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh pemindahan tersebut.
Utusan AS juga dilaporkan bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemimpin partai politik Mesir untuk mengukur respons terhadap usulan ini. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas protes yang muncul di Mesir sebagai tanggapan langsung terhadap rencana pemindahan paksa warga Palestina.
Sikap keras China dan penolakan tegas dari negara-negara Arab semakin memperkuat penolakan internasional terhadap rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Hingga kini, tekanan terhadap AS terus meningkat, sementara Palestina tetap berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah mereka sendiri.
0 Komentar