CEK KESEHATAN GRATIS UNTUK RAKYAT, SERIUS?

Oleh: Tety Kurniawati

Penulis Lepas

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan program cek kesehatan gratis akan dimulai pada Senin (10/2) pekan depan di Puskesmas dan klinik kesehatan. "Tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di Puskesmas dan juga klinik-klinik," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2).

Budi mengatakan tes kesehatan gratis ini akan menjadi program terbesar Kemenkes lantaran akan menjangkau 280 juta warga Indonesia (cnnindonesia.com, 05-02-2025).

Kebijakan Bermasalah

Pemeriksaan kesehatan rutin masih menjadi tantangan bagi sebagian orang. Mayoritas masyarakat bahkan hanya menemui dokter ketika sakit. Padahal berbagai jenis penyakit memungkinkan dicegah sebelum kondisinya menjadi parah. Resiko kesehatan bisa diminimalisir sebab gejala dan tanda penyakit diketahui sejak dini dengan pemeriksaan berkala.

Maka sudah seharusnya jika program pemeriksaan kesehatan gratis ini disambut gembira oleh rakyat. Kebijakan ini seolah angin segar bagi rakyat ditengah berbagai kebijakan yang memuat kedholiman besar, seperti kenaikan harga listrik, gas, BBM dan susahnya mendapatkan layanan publik yang menjadi hak rakyat.

Namun nyatanya kebijakan tersebut makin memperkuat atmosfer populisnya, jika melihat fakta pelayanan kesehatan di Indonesia hari ini. Kurangnya fasilitas kesehatan, terbatasnya tenaga medis, maupun minimnya ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, khususnya di daerah 3T masih menjadi problem yang belum teratasi. Mau tidak mau memunculkan anggapan di masyarakat jika kebijakan tersebut hanya sekedar pencitraan tuk meraih simpati.

Belum lagi kondisi infrastruktur untuk mencapai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah negeri tercinta yang kurang memadai, patut menjadi prioritas yang perlu segera diantisipasi. Terlepas dari pelaksanaan program yang rencananya dilakukan secara bertahap. Masih tingginya angka korupsi dan keberpihakan pembangunan kepada kalangan tertentu, rawan menimbulkan masalah yang dapat menghambat terwujudnya program.

Dilain sisi, meski pemerintah mengklaim bahwa kelengkapan alat pemeriksaan kesehatan gratis ini hingga ke pelosok negeri telah terpenuhi. Tak ayal keraguan masyarakat calon penerima program tak bisa terhindari. Mengingat sudah menjadi rahasia umum jika sesuatu yang gratisan cenderung diberikan asal-asalan dengan kualitas yang ala kadarnya. Alih-alih jadi langkah intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan ini justru berpotensi menghadirkan masalah baru jika tak didukung ketersediaan layanan publik yang optimal.

Kapitalisme Menyulitkan Rakyat Mendapatkan Haknya

Kebijakan bermasalah sejatinya merupakan buah dari penerapan sistem saat ini. Kapitalisme menjadikan peran negara hanya sebagai fasilitator dan regulator semata. Wajar jika kebijakan populis jadi keniscayaan. Atas keberadaan penguasa yang haus pencitraan. Program yang diluncurkan pun jauh dari menyentuh akar persoalan.

Dilain sisi, sumber pendanaan yang berasal dari utang dan pajak menyebabkan program untuk rakyat ini rawan mengalami kegagalan. Walaupun bisa tetap berjalan, bertambahnya beban rakyat tak terhindarkan. Pajak tinggi menanti, sebagai kompensasi atas layanan publik yang dinikmati. Alhasil, rakyat senantiasa kesulitan mendapatkan haknya.

Layanan Kesehatan dalam Islam

Islam menetapkan bahwa kesehatan merupakan layanan publik sekaligus hak warga negara. Kewajiban negara untuk menyediakan layanan gratis dan berkualitas prima bagi semua warga negara. Baik kaya maupun miskin, muslim maupun non muslim. Tanpa ada diskriminasi atasnya. Hal ini adalah wujud nyata peran negara sebagai raa'in dan junnah.

Pembiayaan layanan kesehatan berasal dari Baitulmal, sektor kepemilikan umum. Negara memiliki sumber pemasukan yang sangat besar hingga mampu memenuhi seluruh biaya pemeliharaan kesehatan rakyat. Negara juga menaruh perhatian besar pada upaya promotif preventif yang berpotensi meningkatkan level kesehatan masyarakat. Konsep layanan kesehatan yang diterapkan meliputi mudah, cepat, dan profesional. Hal ini ditujukan untuk menjamin layanan kesehatan yang optimal bagi rakyat.

Sejarah mencatat sumbangsih Islam bagi keagungan sistem layanan kesehatan. Sejak masa Rasulullah ﷺ hingga era Khalifah sesudahnya, negara dalam naungan Islam membangun konsep layanan kesehatan terbaik bagi rakyat. Khususnya konsep bimaristan (kerumahsakitan) yang menjadi role model rumah sakit hari ini. Layanan prima menjadi fokus utamanya, baik dari sisi infrastruktur, layanan medis hingga pemulihan. Bahkan di era kejayaan kekhilafan, rakyat sehat pun berbondong-bondong mencoba kenyamanan fasilitas di bimaristan.

Sungguh hanya dalam sistem Islam layanan kesehatan untuk semua itu bisa terwujudkan. Maka sudah waktunya sistem bathil yang memproduksi berbagai kedholiman hari ini untuk dicampakkan. Berganti dengan sistem Islam yang menghadirkan kesejahteraan dan keadilan dalam kenyataan. Hingga umat bisa kembali meraih kemuliaan.

Wallahu a'lam bishawwab.