Oleh: Maya Dhita
Pegiat Literasi
Gelaran aksi bertajuk 'Indonesia Gelap' diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai Senin (17-2-2055) hingga Rabu (19-2-2025). Demonstrasi serentak dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Di Jakarta aksi digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sedangkan di daerah aksi dilakukan di depan kantor DPRD masing-masing.
Herianto selaku koordinator BEM SI mengungkapkan ada beberapa tuntutan yang dibawa pada maraton aksi selama 3 hari ini.
- Pertama, menuntut presiden untuk mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Kedua, adalah transparansi status pembangunan.
- Ketiga, transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Empat, tolak revisi UU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
- Lima, tolak dwifungsi TNI.
- Enam, tangkap dan adili Jokowi.
- Tujuh, sahkan RUU Perampasan Aset. (CNN, 17-2-2025)
Menguak Kezaliman Penguasa
Aksi turun jalan yang dilakukan oleh mahasiswa ini merupakan ungkapan kekecewaan dan keresahan masyarakat akan berbagai kebijakan pemerintah yang seringkali tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa sebagai agent of change telah melakukan langkah yang tepat dengan menunjukkan kesalahan penguasa serta menyuarakannya kepada khalayak ramai tentang apa yang telah terjadi di negara ini.
Selain untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan serta lebih memikirkan rakyat di setiap kebijakan yang dibuat, aksi ini juga akan membuka mata rakyat atas berbagai bentuk kezaliman yang telah dilakukan penguasa.
Bentuk kezaliman itu tampak pada poin-poin tuntutan yang diajukan dalam aksi Indonesia Gelap. Permasalah utama mengenai adanya Inpres No. 1 tahun 2025. Di mana dengan adanya program efisiensi anggaran ini banyak layanan publik yang dikorbankan. Efisiensi anggaran ini banyak menyasar alokasi anggaran untuk rakyat seperti subsidi dan bantuan langsung. Efisiensi ini juga terjadi pada pendidikan tinggi dan dana riset.
Efisiensi ini dilakukan untuk tambal sulam kebutuhan anggaran lain, seperti program MBG yang dinilai bermasalah. Bahkan dana efisiensi ini digunakan untuk kebutuhan yang tidak lebih krusial yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dari sini makin tampak bahwa efisiensi tersebut tidak tepat guna dan bukan untuk kepentingan rakyat. Begitu pula dengan tuntutan-tuntutan yang lain yang jelas-jelas tidak pro rakyat. (ekonomi.bisnis.com, 20-2-2025)
Mahasiswa Harus Tahu Akar Masalahnya
Turunnya mahasiswa ke jalan memang harus diapresiasi karena menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi akan bagaimana nasib bangsa ini ke depannya. Mahasiswa sebagai bagian dari bangsa ini telah menunjukkan perannya sebagai alat kontrol jalannya pemerintahan.
Namun, mereka juga harus memahami bahwa saat tuntutan ini diterima, kondisi bangsa ini tidak akan menjadi lebih baik juga. Ke depan akan muncul lagi kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
Maka mahasiswa juga harus memahami bahwa sistem demokrasi inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemangku jabatan. Demokrasi yang meniscayakan praktik transaksional sehingga lahirlah aturan-aturan yang lebih berpihak pada pemilik modal. Demokrasi juga menjadi tempat lahirnya para koruptor dan mafia anggaran bahkan menjadi pemakluman saat terjadi korupsi berjamaah mulai dari pusat hingga daerah.
Pandangan Islam
Dalam negara Islam, kedaulatan ada pada syarak. Maka segala aturan yang berlaku pun bersumber dari hukum syarak. Khalifah, atau pemimpin dalam Daulah Islam memegang amanah yang diberikan setelah adanya baiat dari rakyat. Rasa takut kepada Allah sebagai wujud keimanan membuatnya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan setiap kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban atas amanah di akhirat kelak.
Khilafah memastikan bahwa setiap aturan yang dilegislasi sesuai dengan syariat. Segala hal yang berhubungan dengan muamalah, sanksi, dan hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan akan dilegislasi oleh khilafah berdasarkan ijtihad yang kuat. Khilafah juga memahami perannya sebagai raa'in dan junnah bagi rakyat, sehingga berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan mereka.
Khalifah tidak akan mengeluarkan aturan atau kebijakan yang merugikan rakyat. Segalanya hanya akan berpihak dan demi kebaikan rakyat. Khalifah akan memastikan kesejahteraan rakyat terpenuhi melalui penyediaan lapangan kerja yang melimpah, pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan gratis, ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, pembangunan infrastruktur secara merata, dan memastikan harta berputar di seluruh level masyarakat.
Di dalam Daulah Islam juga dibentuk Majelis Umat dan Majelis Wilayah yang fungsinya untuk mengawasi khilafah dan juga aparaturnya dalam menjalankan amanah apakah telah sesuai dengan hukum syarak atau tidak. Tak hanya mengawasi Khalifah dan aparaturnya, Majelis Umat ini juga berfungsi sebagai sarana pengaduan oleh rakyat atas segala bentuk kezaliman yang mereka hadapi.
Dengan sistem semacam ini maka, bagaimana mungkin akan terjadi tindak kezaliman oleh penguasa kepada rakyat. Kalaupun ada pasti sangat jarang terjadi dan akan segera diselesaikan kasus tersebut oleh Mahkamah Mazalim.
Khatimah
Aksi turun ke jalan oleh mahasiswa adalah bentuk amar makruf nahi mungkar. Hal ini sangat wajar mengingat peran pemuda sebagai agent of change.
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ
“Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.” (HR Muslim).
Namun, aktifitas memberi nasehat kepada penguasa ini harus dengan pemikiran yang mendalam dalam memahami akar permasalahan dan solusi tuntas penyelesaiannya.
Sistem Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan kehidupan. Hal ini bisa terjadi karena segala aturan tersebut datangnya dari Sang Pemilik Hidup, Allah ﷻ. Maka, hanya dengan sistem Islamlah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan rahmat bagi seluruh alam.
Wallahualam bissawab.
0 Komentar