Oleh: Tety Kurniawati
Penulis Lepas
Presiden Prabowo Subianto disebut "Gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.
Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG (cnbcindonesia.com, 17-01-2025).
Harapan Cegah Stunting
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) aktif dijalankan mulai 6 Januari 2025. Program ini diharapkan dapat mendorong penurunan angka stunting di Indonesia secara signifikan. Untuk mendukung pencegahan stunting, MBG tidak hanya menyasar para siswa. Tapi juga ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Meski demikian, sejumlah masalah yang melingkupi di awal penerapan kebijakan MBG mulai dari pendanaan, ketidakjelasan standar kualitas makanan yang disajikan, ketiadaan prosedur yang dapat mencegah potensi terjadinya alergi dan keracunan makanan pada sasaran, dan lain sebagainya membuat publik meragukan efektivitas program MBG dalam mencegah stunting sesuai yang diharapkan. Sebaliknya, kondisi yang ada justru menunjukkan ketidakseriusan negara dalam mengurus kebutuhan rakyatnya.
Program kebijakan tersebut pada hakikatnya belum menyentuh akar masalah. Hal ini terlihat pada rendahnya angka terpenuhinya kebutuhan gizi generasi dan masih tingginya kasus stunting. Bahkan MBG lebih terkesan bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi lebih sebagai alat pencitraan yang ujung-ujungnya justru membuat rakyat kian terbebani.
Nampak jelas bahwa kebijakan yang diterapkan belum direncanakan secara matang. Asal bisa jalan, sekaligus ajang kampanye menarik simpati publik dan terbukti menguntungkan korporasi. Makin nyata bahwa program ini merupakan kebijakan populis belaka.
Program Problematik
Program kebijakan yang tengah diterapkan dengan segala masalah yang menyertai. Sejatinya menunjukkan wajah asli dari sistem pemerintahan kapitalistik yang senantiasa berorientasi pada pencapaian materi. Negara tidak hadir sebagai pelayan berbagai kemaslahatan rakyat sendiri. Bahkan rakyat wajib memberikan kompensasi atas tiap layanan publik yang dinikmati.
Penguasa yang terbentuk di sistem ini senantiasa berpihak pada mereka yang bisa memberikan keuntungan. Mereka bersedia mengerahkan segala daya upaya mempertahankan kekuasaan. Wajar jika keberpihakan pada rakyat hanya sebatas retorika dan pencitraan. Populis otoritarian jadi profil yang melekat pada diri pemilik kekuasaan. Alhasil, rakyat berulangkali harus menerima kebijakan yang justru menghadirkan banyak persoalan. Menyelesaikan masalah demi masalah yang terus berkelanjutan menambah berat beban rakyat dan tak menjamin hadirnya kesejahteraan.
Ketersediaan anggaran dana yang cukup untuk kemaslahatan rakyat merupakan masalah klasik dimanapun sistem kapitalis diterapkan. Kebutuhan rakyat dianggap sebagai beban yang memperberat anggaran belanja negara. Alhasil program yang diterapkan hanya mampu menjawab persoalan parsial dan cenderung tak mencapai tujuan yang diharapkan.
Solusi Islam
Islam menetapkan bahwa negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya. Termasuk jaminan pemenuhan gizi generasi. Dengan mekanisme sesuai syariat Islam, kasus stunting akan dapat terhindarkan. Kebutuhan gizi seluruh rakyat terpenuhi secara signifikan.
Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, membangun kedaulatan pangan dibawah departemen kemaslahatan umum. Departemen inilah yang akan memastikan terjaganya kualitas pangan yang beredar di tengah masyarakat.
Khilafah akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait, meliputi pemenuhan gizi, pencegahan stunting maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Khilafah memiliki dana besar dari sumber yang beragam untuk mewujudkan semua kebijakannya dalam rangka mengurus urusan rakyat dengan kualitas terbaik.
Merealisasikan jaminan kemaslahatan umum bagi rakyat adalah tanggungjawab negara, karena itu rakyat sangat membutuhkan hadirnya penguasa yang berperan sebagai raa'in wal junnah (pelayan sekaligus pelindung). Peran tersebut hanya terwujud dalam kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat Islam Kaffah. Dorongan keimanan yang kuat, membuat penguasa senantiasa menjadikan ketakwaan dan ketundukan kepada syariat sebagai jati dirinya dan menjadi profil yang melekat dalam setiap aktivitas kehidupan.
Kisah Umar bin Khattab selaku Amirul mukminin yang berkeliling pada malam hari guna memastikan kebutuhan pangan rakyat tercukupi. Bahkan, beliau memanggul gandum sendiri di punggungnya dari Baitulmal untuk diberikan pada keluarga yang kelaparan adalah potret kepemimpinan Islam.
Walhasil, selama negara mengambil basis kebijakan pemenuhan kemaslahatan generasi dari syariat tanpa ada yang menyelisihi. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan sebuah konsekuensi.
Wallahu a'lam bishawwab.
0 Komentar