Oleh: Tety Kurniawati
Penulis Lepas
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran pemerintah tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya (presidenri.go.id, 10-12-2024).
Tak Seindah Harapan
Upaya pengentasan kemiskinan salah satunya memang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan. Pernyataan ini jelas memunculkan harapan, saat dinyatakan akan ada peningkatan anggaran terkait dua bidang tersebut. Hanya saja pernyataan ini hanya akan menjadi pepesan kosong jika tidak diiringi dengan kebijakan yang mendukung.
Kebijakan yang berlaku saat ini, seringkali justru membuat hidup rakyat kian pelik. Upaya pengentasan kemiskinan lewat pemerataan pendidikan hingga pelosok daerah di Indonesia misalnya, butuh dukungan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pembelajaran yang dapat dinikmati oleh semua lapisan golongan. Namun kenyataannya, biaya sekolah di Indonesia kian mahal, mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga jenjang perguruan tinggi.
Dunia kesehatan pun lekat dengan ungkapan "sehat itu mahal". Ungkapan yang menunjukkan mahalnya biaya pengobatan. Penyebabnya mulai dari ketergantungan pada impor alat kesehatan dan bahan baku farmasi, jumlah fasilitas dan sarana yang tidak sebanding dengan kebutuhan, serta kapitalisasi kesehatan. Efeknya, upaya pengentasan kemiskinan lewat peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, masih tak seindah harapan.
Problem Sistemik
Peliknya upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan tak lepas dari sistem yang diterapkan saat ini. Sistem sekuler kapitalisme meniscayakan kapitalisasi pendidikan dan kesehatan. Wajar jika kemudian peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan tak pernah beriring dengan pengentasan kemiskinan dan hadirnya kesejahteraan.
Sistem ini melahirkan gaya kepemimpinan yang senantiasa menjadikan setiap layanan yang diberikan tak berbasis pada pelayanan. Melainkan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Penerapan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat pun marak digulirkan. Diantaranya, aneka pungutan pajak dan turunnya anggaran MBG. Hal yang tak terhindarkan. Sebab pendapatan negara sebagian besarnya ditopang pajak yang rakyat bayarkan. Sebaliknya pelayan negara tak lepas dari prinsip ekonomi kapitalis. Upaya sekecil kecilnya, untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Efeknya, layanan untuk rakyat semakin ala kadarnya.
Penguasa hanya perduli pada popularitasnya. Kebijakannya tak lepas dari pencitraan semata. Otak-atik anggaran pun jadi jalan pintasnya.
Islam Mengentaskan Kemiskinan
Penguasa dalam Islam berkewajiban mengurus rakyat dengan sebaik-baiknya. Tidak diperkenankan atasnya menyebabkan kesusahan bagi rakyat. Pelayanan terbaik atas kebutuhan esensial rakyat, wajib disediakan negara. Tanpa berhitung untung-rugi dan sebisa mungkin bebas biaya.
Islam memiliki mekanisme untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dengan sumber dana kuat sesuai aturan syariat. Sumber-sumber pemasukan negara dari sektor kepemilikan umum, seperti hasil pengolahan sumber daya alam akan lebih dari cukup untuk menutup kebutuhan dana bagi layanan pendidikan maupun kesehatan terbaik bagi publik. Mulai dari infrastruktur, tenaga ahli, fasilitas dan sarana penunjang hingga riset dan pengembangan sistem pendidikan maupun kesehatan. Termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang menjaga kemaslahatan umat.
Bentang sejarah mencatat sumbangsih Islam bagi keagungan sistem layanan publik. Sejak jaman Rasulullah hingga era Khalifah sesudahnya, negara dalam naungan Islam, membangun konsep layanan pendidikan dan kesehatan terbaik bagi rakyat. Konsep penjagaan dan penghargaan atas ilmu dan penyampainya. Juga konsep bimaristan (kerumahsakitan) masih menjadi role model dunia pendidikan dan kesehatan hari ini.
Keberadaan ulama dan kitab karyanya, serta ilmuwan-ilmuwan muslim di bidang kesehatan membuktikan support sistem negara dalam memastikan jaminan pendidikan dan kesehatan. Berbagai lembaga riset dan universitas didirikan. Guna menunjang optimasi layanan.
Sungguh hanya dalam sistem Islam sajalah, upaya pengentasan kemiskinan lewat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan itu bisa terwujudkan. Sudah saatnya sistem bathil yang memproduksi berbagai kedzaliman hari ini untuk dicampakkan. Berganti dengan sistem Islam yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pengentasan kemiskinan dan menghadirkan kesejahteraan.
Wallahu 'alam bishawwab.
0 Komentar