Oleh: Rika Dwi Ningsih
Penulis Lepas
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang digagas Presiden Jokowi kini menjadi sorotan tajam. Banyak pihak berpendapat bahwa proyek ini tak lebih dari sekadar "Taman Mini" yang diberi label Ibu Kota Negara, dan bukan menjadi pusat pemerintahan yang sesungguhnya. Selain menimbulkan tanda tanya soal peruntukan anggaran negara, proyek ini juga menuai kritik tajam soal transparansi dan tata kelola yang dianggap rawan korupsi.
Proyek IKN: Ibu Kota atau Taman Mini?
Menurut sejumlah pengamat, proyek ini lebih tepat disebut sebagai "Taman Mini Ibu Kota Negara" (TM-IKN), yang fokusnya lebih pada tampilan dan fasilitas hiburan ketimbang sebagai pusat pemerintahan yang seharusnya menampung lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Layaknya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di era Soeharto yang menjadi tempat wisata populer, proyek TM-IKN ini dinilai lebih sebagai destinasi rekreasi ketimbang sebagai pusat pemerintahan baru.
Jika dibandingkan dengan TMII, proyek TM-IKN tampak kurang monumental. Proyek ini bahkan memiliki ikon berupa patung "kelelawar hitam" yang dianggap angker, jauh dari kesan menarik atau ikonik. Di samping itu, lokasi yang terpencil di Kalimantan menyebabkan pengunjungnya tidak seramai TMII yang berada di pusat ibu kota Jakarta. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah proyek TM-IKN layak menyandang predikat ibu kota baru?
Pembengkakan Anggaran: Potensi Korupsi?
Dari segi anggaran, proyek TM-IKN juga menimbulkan kekhawatiran. Sejak dimulai pada tahun 2022, proyek ini telah menelan biaya sekitar Rp 72,3 triliun hingga Mei 2024. Namun, menjelang perayaan 17 Agustus 2024, terdapat pembengkakan anggaran yang sangat besar. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan untuk TM-IKN diperkirakan mencapai Rp 100 triliun dari total anggaran sebesar Rp 466 triliun yang dialokasikan. Anggaran yang fantastis ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi.
Banyak yang menilai bahwa proyek TM-IKN ini adalah megaproyek korupsi yang dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat untuk meraup keuntungan pribadi. Beberapa pihak bahkan mendesak agar penegak hukum, khususnya Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek ini. Tak hanya untuk menangkap pelaku dari kalangan pejabat, tetapi juga untuk menyasar pihak-pihak yang disebut-sebut ikut mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.
Kepentingan "9 Naga" dan Keterlibatan Prabowo
Salah satu sorotan terbesar adalah soal keterlibatan sembilan pengusaha besar, yang sering disebut sebagai "9 Naga," dalam proyek ini. Para taipan ini juga terlibat dalam pembangunan proyek besar lainnya seperti PIK 2 dan BSD, yang mendapat status Proyek Strategis Nasional (PSN) setelah turut serta dalam proyek TM-IKN. Hal ini memunculkan persepsi bahwa proyek TM-IKN lebih menguntungkan para pengusaha besar ketimbang masyarakat umum.
Setelah Jokowi tak lagi menjadi presiden, desakan semakin kuat agar penggantinya, Prabowo, untuk segera memberantas korupsi besar dalam proyek ini. Prabowo diharapkan untuk tidak melindungi proyek-proyek yang telah meninggalkan masalah, kecuali ia terlibat dalam skema tersebut. Di sisi lain, KPK juga diharapkan segera menyelidiki kasus ini dengan serius.
Rakyat Menunggu Keberanian Penegak Hukum
Kasus TM-IKN ini menjadi ujian bagi penegak hukum di Indonesia. Banyak pihak yang menginginkan ketegasan dari Jaksa Agung dan KPK untuk mengusut tuntas korupsi yang diduga dilakukan dalam proyek ini. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jelas mengatur soal penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Jika terbukti, maka proyek TM-IKN tidak hanya gagal dari sisi konsep ibu kota, tetapi juga menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia.
Dengan dugaan korupsi yang telah menelan anggaran hingga Rp 100 triliun, publik berharap pada integritas dan keberanian penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan anak bangsa ternyata menjadi contoh bagaimana anggaran negara disalahgunakan untuk proyek yang tak membawa manfaat substansial.
Kesimpulan
Proyek IKN yang diinisiasi Presiden Jokowi menghadapi kritik keras karena dianggap lebih mirip Taman Mini ketimbang pusat pemerintahan. Dengan anggaran yang begitu besar dan tujuan yang dinilai tak jelas, proyek ini disinyalir sebagai ajang korupsi. Publik berharap pada keberanian penegak hukum, baik Jaksa Agung, KPK, maupun pemimpin masa depan untuk menegakkan keadilan dan membongkar kasus ini.
0 Komentar