SISTEM DEMOKRASILAH YANG MEMBUAT JOKOWI BISA MENJADI PEMIMPIN

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik 

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, syarat-syarat untuk menjadi presiden diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Berbagai syarat seperti usia, kewarganegaraan, dan lainnya disebutkan, tetapi tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa calon presiden harus memiliki sifat adil. Hal ini membuka peluang bagi siapapun, termasuk orang yang zalim dan pembohong, untuk maju sebagai calon presiden. Inilah yang memungkinkan Jokowi, meskipun memiliki rekam jejak kebohongan dan kezaliman, bisa maju dan terpilih sebagai presiden.

Dalam pandangan Islam, syarat untuk menjadi pemimpin, khususnya Khalifah, sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan demokrasi. Ada tujuh syarat utama untuk menjadi Khalifah dalam sistem Islam, yaitu:

• Muslim;
• Laki-laki;
• Baligh (dewasa);
• Merdeka;
• Berakal;
• Adil;
• Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas Kekhilafahan.

Syarat "adil" sangat penting dalam Islam. Adil di sini berarti seseorang harus taat kepada Allah ﷻ dan terbebas dari sifat-sifat kemunafikan seperti dusta, khianat, dan ingkar janji. Seseorang yang terbiasa berdusta, berkhianat, dan melanggar hukum Allah ﷻ tidak akan pernah memenuhi syarat sebagai pemimpin dalam Islam. Pemimpin yang seperti itu sudah pasti tidak dianggap adil dan dengan sendirinya tereliminasi dari kepemimpinan.

Jika kita melihat dari sudut pandang Islam, Jokowi tidak memenuhi kriteria ini, terutama dalam hal keadilan. Bahkan, sifat-sifat yang dimiliki Jokowi justru menunjukkan tanda-tanda kemunafikan, di mana dalam Islam, orang semacam ini sudah pasti tidak layak memegang kekuasaan. Dalam sistem Islam, seseorang yang terbiasa berdusta dan ingkar janji tidak akan pernah mendapatkan tempat sebagai pemimpin umat.

Demokrasi Membuka Jalan Bagi Kepemimpinan yang Zalim

Jokowi dapat maju dan memenangkan Pilkada Solo, Pilkada Jakarta, hingga dua kali terpilih dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 bukan karena dia memenuhi syarat sebagai pemimpin yang baik, tetapi karena dia diloloskan oleh sistem demokrasi. PDIP, koalisinya, bahkan partai-partai lain seperti PKS, mendukung Jokowi dalam Pilkada Solo, tanpa memperhatikan sifat adil yang menjadi syarat mutlak dalam Islam.

Hari ini, banyak pihak yang merasa kecewa dan marah dengan kebohongan dan pengkhianatan Jokowi selama masa kepemimpinannya. Namun, mereka lupa bahwa Jokowi bisa naik ke tampuk kekuasaan karena sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak menuntut sifat adil sebagai syarat menjadi pemimpin, melainkan hanya menekankan pada jumlah suara yang didapat.

Dalam sistem demokrasi, hukum yang diterapkan adalah hukum manusia, bukan hukum Allah ﷻ. Allah ﷻ telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa siapa pun yang menerapkan hukum selain hukum-Nya adalah orang yang zalim. Demokrasi, yang mengandalkan suara rakyat sebagai penentu hukum, telah mengabaikan hukum Allah dan justru menghasilkan kezaliman.

Pada praktiknya, demokrasi memfasilitasi kekuasaan yang dikuasai oleh kapitalisme. Para oligarki dapat memanfaatkan sistem ini untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan merampas harta rakyat. Rakyat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban keserakahan para penguasa yang didukung oleh sistem demokrasi.

Islam Sebagai Solusi untuk Mewujudkan Keadilan

Jika kita benar-benar menginginkan keadilan di negeri ini, maka demokrasi harus dibuang jauh-jauh. Demokrasi adalah akar dari segala kezaliman yang terjadi di negara ini. Para penguasa yang berkuasa dalam sistem ini hanyalah aktor yang terus menerus menerapkan hukum yang zalim. Meskipun wajah penguasa berganti, selama sistem demokrasi tetap berjalan, kezaliman akan terus berlanjut.

Solusi yang paling jelas adalah kembali kepada sistem Islam, di mana hukum syariah diterapkan dalam naungan Khilafah. Hanya dengan Khilafah, keadilan yang sejati bisa diwujudkan, karena hukum yang diterapkan adalah hukum Allah ﷻ, bukan hukum buatan manusia yang dipenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsu.

Dengan menegakkan Khilafah, kita tidak hanya memastikan bahwa pemimpin memiliki sifat adil, tetapi juga bahwa kezaliman dalam berbagai bentuknya, baik dari penguasa maupun oligarki, bisa dihilangkan. Islam memberikan jaminan bahwa setiap individu akan mendapatkan haknya dengan adil, sesuai dengan perintah Allah ﷻ.

Oleh karena itu, jika kita serius ingin memperjuangkan keadilan, maka tidak ada pilihan lain selain menegakkan Khilafah.