Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Di tengah kritik publik terhadap penggunaan anggaran negara yang dianggap berlebihan, acara retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, kembali menimbulkan polemik. Selain dianggap tidak sejalan dengan semangat penghematan, pelaksanaan kegiatan ini bertentangan dengan instruksi Prabowo Subianto sendiri yang sebelumnya meminta pengurangan aktivitas seremonial seperti kunjungan dan seminar.
Pembelaan yang Membingungkan
Menanggapi kritik masyarakat, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa biaya acara retreat tersebut dibayar langsung oleh Prabowo dengan dana pribadi. Pernyataan ini terkesan aneh dan membingungkan, mengingat acara tersebut adalah agenda resmi negara yang melibatkan fasilitas pemerintah, termasuk pesawat kepresidenan dan Hercules, serta fasilitas lainnya di Akademi Militer. Alhasil, publik mempertanyakan klaim Karding yang seolah-olah mengabaikan bahwa fasilitas negara otomatis melibatkan anggaran dari APBN, seperti bahan bakar pesawat, gaji tentara, dan perlengkapan lainnya.
Jika biaya pribadi yang dimaksud hanya untuk konsumsi atau fasilitas tambahan seperti musik dan tenda, mengapa tidak ada transparansi lebih lanjut? Dalam konteks ini, klaim biaya pribadi justru memperkeruh komitmen penghematan kabinet Prabowo di mata masyarakat.
Tiga Alasan Klaim “Biaya Pribadi” Tidak Tepat
Ada beberapa alasan kuat mengapa pernyataan Abdul Kadir Karding mengenai penggunaan dana pribadi dalam acara resmi negara dinilai kurang tepat:
1. Bukan Tupoksi Karding untuk Menjelaskan
Sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Karding tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan pernyataan terkait rumah tangga kepresidenan atau penggunaan anggaran pada acara resmi negara. Jika benar bahwa dana pribadi digunakan, seharusnya pernyataan dikeluarkan oleh Setneg yang menangani urusan tersebut.
2. Acara Resmi Negara Tidak Boleh Menggunakan Dana Pribadi
Kegiatan resmi yang melibatkan pejabat negara harus dibiayai oleh anggaran negara. Ini untuk menjaga akuntabilitas pengeluaran pemerintah dan transparansi dalam penggunaan dana. Menggunakan dana pribadi pada kegiatan yang bersifat resmi justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai integritas anggaran negara.
3. Output Acara Harus Sejalan dengan Pengelolaan Anggaran yang Disiplin
Retreat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan loyalitas pejabat kabinet kepada negara. Maka, acara tersebut harus mencerminkan komitmen disiplin dalam alokasi anggaran. Menggunakan dana pribadi dalam acara dengan tujuan untuk kepentingan negara berisiko menimbulkan kesalahpahaman terkait transparansi anggaran.
Pertanyaan Terhadap Komitmen Penghematan Kabinet Prabowo
Publik semakin kritis terhadap komitmen Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan disiplin anggaran dan penghematan yang dicanangkan. Jika di awal sidang kabinet, Prabowo telah menekankan pentingnya mengurangi kegiatan seremonial, maka pelaksanaan retreat ini seolah menunjukkan ketidakkonsistenan. Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan seruan penghematan, namun di sisi lain ada acara yang sebenarnya bisa dilaksanakan di Jakarta tanpa harus berpindah lokasi dan melibatkan fasilitas negara yang cukup besar biayanya.
Kritik ini makin mempertegas persepsi bahwa kabinet Prabowo tidak jauh berbeda dengan kabinet Jokowi yang sebelumnya sering dikritik karena pencitraan. Bagi masyarakat, komitmen untuk menjalankan program tanpa pencitraan, dan fokus pada pemanfaatan anggaran secara efisien, adalah harapan utama yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Kesimpulan
Kegiatan retreat kabinet di Magelang memunculkan sejumlah pertanyaan dan kritik yang kuat dari publik. Seandainya tujuan kegiatan ini benar-benar untuk memperkuat loyalitas dan disiplin pejabat kepada negara, maka prinsip pengelolaan anggaran yang disiplin juga perlu ditegakkan. Melakukan kegiatan seremonial di luar kota, terlebih menggunakan fasilitas negara, mengesankan bahwa komitmen penghematan kabinet Prabowo masih sekadar wacana. Jika kabinet ini tidak segera mengoreksi kebijakan yang sarat pencitraan, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap komitmen kabinet Prabowo akan terus menurun.
0 Komentar