Oleh: Diaz
Jurnalis Independen
Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam, terutama dari lembaga riset ekonomi dan para pengamat politik. Salah satu kritik paling menonjol datang dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang menilai bahwa kabinet Prabowo terlampau besar dan berpotensi menimbulkan sejumlah masalah dalam implementasi kebijakan.
Kabinet Super Gemuk dan Risiko Koordinasi
Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo saat ini terlalu gemuk dengan banyak penambahan menteri koordinator, wakil menteri, lembaga baru, serta utusan khusus presiden. Menurut Fadhil, kabinet yang super gemuk ini berisiko membuat proses birokrasi menjadi lamban, bahkan bisa lumpuh dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan. Masalah koordinasi yang muncul dari banyaknya menteri dan jabatan tinggi ini dapat memperlambat pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.
"Kabinet yang super gemuk adalah masalah koordinasi. Selama ini, persoalan utama yang dihadapi para menteri adalah bagaimana menjalankan berbagai kebijakan dan programnya dengan cepat," ungkap Fadhil dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa penambahan jumlah menteri koordinator menjadi tujuh membuat birokrasi semakin rumit. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang antar kementerian, sehingga memperburuk efisiensi pemerintahan.
Potensi Efektivitas Kabinet Gemuk
Di sisi lain, ekonom senior lainnya, Didin Damanhuri, menilai bahwa meski kabinet gemuk memiliki risiko, bukan berarti tidak ada potensi untuk menjadi efektif. Didin berpendapat bahwa jika kabinet ini mampu mengelola program-program ambisius Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi 8% dan peningkatan rasio pajak hingga 23%, maka gemuknya kabinet bisa dianggap efektif.
Namun, Didin juga menekankan bahwa kabinet yang terlalu besar tetap berisiko tinggi. Ia memprediksi bahwa Prabowo mungkin akan melakukan evaluasi terhadap kabinetnya dalam waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan. Jika tidak efisien, revisi kabinet bisa menjadi langkah yang harus diambil untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Sisi Politik Kabinet Gemuk
Dari sudut pandang politik, pakar politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, memberikan pandangan yang berbeda. Ia menilai bahwa kabinet besar ini memiliki posisi tawar politik yang kuat. Banyaknya partai yang mendukung pemerintahan Prabowo membuat kebijakan lebih mudah diimplementasikan karena adanya representasi politik yang luas di dalam kabinet.
"Posisi Prabowo semakin kuat dengan adanya banyak partai yang mendukung. Kebijakan-kebijakan yang diambil dan janji kampanyenya bisa lebih cepat terealisasi," kata Ujang.
Namun, ia juga menyoroti dampak negatif dari minimnya mekanisme kontrol di kabinet gemuk ini. Kurangnya kontrol untuk saling mengawasi bisa membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya merugikan demokrasi Indonesia.
Potensi Pembengkakan Anggaran
Selain masalah efisiensi dan risiko politik, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi bahwa kabinet gemuk ini akan membebani anggaran negara secara signifikan. Dalam lima tahun ke depan, pembengkakan anggaran negara akibat banyaknya menteri, wakil menteri, dan kepala badan bisa mencapai Rp 1,95 triliun. Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas kantor baru bagi para pejabat negara.
Prabowo dan Alasan Kabinet Gemuk
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa kabinetnya harus besar untuk mengakomodasi pemerintahan persatuan yang kuat. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar membutuhkan kabinet yang memadai untuk menangani masalah yang luas dan kompleks.
"Kita ini negara besar, sama dengan benua Eropa. Saya ingin membentuk pemerintahan yang kuat, makanya kabinetnya juga besar," ujar Prabowo.
Namun, dengan anggaran yang membengkak dan risiko inefisiensi yang mengancam, banyak pihak berharap agar kabinet Merah Putih ini tetap bisa bergerak cepat dan mencapai target-target ambisius yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.
Kesimpulan
Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dari segi efisiensi dan anggaran. Dengan struktur yang super gemuk, pemerintah harus bekerja ekstra keras agar tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban dan konflik internal. Meski banyak pihak optimis terhadap potensi efektifitas kabinet ini, risiko inefisiensi dan pembengkakan anggaran tetap menjadi isu krusial yang harus diatasi dalam waktu dekat. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah kabinet besar ini mampu mengantarkan Indonesia menuju target pertumbuhan yang ambisius atau justru sebaliknya.
0 Komentar