Oleh: Ramsa
Penulis Lepas
Negeri yang aman sangat tergantung pada pemimpin dan sistem yang diterapkannya. Negeri yang makmur juga dipengaruhi oleh kebijakan penguasa di negeri itu. Sungguh kemakmuran dan kesejahteraan merupakan dambaan siapa saja. Bagaimana dengan negeri ini? Adakah sosok pemimpin yang siap menerapkan sistem yang adil? Siapkah penguasa di negeri mensejahtetakan rakyat tanpa syarat?
Masih banyak yang berharap dengan pemilihan pemimpin baru hadir sosok pemimpin baru. Yang diharapkan bisa membawa perubahan menuju keadilan. Harapan ini sah-sah saja. Namun, mari tengok sejenak langkah para politisi negeri ini sebelum menuju persaingan dalam pemilihan umum.
Telah tersiar kabar dari PPATK yang melaporkan bahwa ada aliran dana sebesar Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol. Sebagaimana diberitakan CNBCIndonesia Jum'at, 12/01/2024. Ini baru dari luar negeri. Tentu saja sangat dimungkinkan adanya aliran dana dari dalam negeri, terutama pengusaha lokal yang juga mempunyai kepentingan kepada caleg, atau parpol tertentu dan tentu saja harus ada saling pengertian dan kerja sama antara pengusaha dan parpol yang didukung.
Inilah tabiat alami politisi dalam sistem demokrasi. Pemilihan presiden, anggota legislatif, dan pemimpin daerah senantiasa sarat dengan berbagai kepentingan. Sehingga dimungkinkan adanya transfer dana tertentu, baik dengan istilah mahar, dana kampanye atau apa saja yang akan jadi pintu penyalahgunaan wewenang atau bisa membuka peluang korupsi. Jika belum jadi pemimpin sudah ada transaksi kepentingan bagaimana bila sudah jadi pemimpin? Mampukah tetap tegar jadi pemimpin yang amanah?
Dalam surat At-Taubah ayat 33 menjelaskan bahwa:
Ù‡ُÙˆَ الَّØ°ِÙ‰ٓ Ø£َرْسَÙ„َ رَسُولَÙ‡ُÛ¥ بِالْÙ‡ُدٰÙ‰ Ùˆَدِينِ الْØَÙ‚ِّ Ù„ِÙŠُظْÙ‡ِرَÙ‡ُÛ¥ عَÙ„َÙ‰ الدِّينِ ÙƒُÙ„ِّÙ‡ِÛ¦ ÙˆَÙ„َÙˆْ ÙƒَرِÙ‡َ الْÙ…ُØ´ْرِÙƒُونَ
Artinya:
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.
Pemimpin yang amanah sejatinya tidak akan hadir dalam nuansa kapitalistik seperti saat ini, karena sudut pandang kapitalisme menuntun para politisi untuk menghalalkan segala cara agar bisa menang. Sehingga ketika calon pemimpin terpilih, wajar jika mereka akan berusaha mengembalikan modal politik yang mereka keluarkan ketika pemilu dan melahirkan pemimpin yang tidak amanah.
Hanya Islam yang dapat melahirkan pemimpin yang amanah dengan mekanisme penjagaan kebersihan niat para calonnya dibarengi dengan modal politik yang murah bahkan tanpa biaya membuat calon pemimpin ketika terpilih tidak memiliki hutang budi kepada individu ataupun kelompok tertentu yang mempu mempengaruhi kebijakan yang mereka buat. Selain itu dalam Islam pemimpih hanyalah sekedar pelaksana syariat dan bukan pembuat hukum sehingga aturan yang berlaku bebas dari ragam kepentingan.
Penjagaan Islam terhadap pemimpin dan masyarakatnya hanya dapat terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah pada level negara, dan hal tersebut hanya dapat terwujud jika kesadaran umat akan sistem kepemimpinan sudah terbentuk tidak hanya pada konteks siapa yang memimpin seperti yang terjadi pada saat ini.
Sungguh kemenagan Islam itu suatu kepastian. Hanya soal waktu. Semoga pemimpin terbaik dengan sistem terbaik dari Allah segera hadir. Aaminn!
Wallahu A'lam bis shawab
0 Komentar