Oleh: Elis Sa'adah
Muslimah Peduli Umat
Insiden meledaknya tungku pengolahan nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park saat dilakukan perbaikan tungku dan pemasangan plat bagian tungku milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Minggu (24/12) siang, mengakibatkan 12 orang meninggal dan 39 lainnya luka-luka.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah merupakan dampak dari diabaikannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja lokal. Said mengatakan insiden itu juga dampak dari investasi Cina di Morowali yang menyebabkan upah menjadi murah (CNN Indonesia).
Anggota komisi VII DPR Mulyanto, melalui keterangan tertulis pada Tempo, menyebutkan bahwa dirinya amat prihatin atas kecelakaan kerja yang terjadi di smelter perusahaan Cina, setelah beberapa waktu sebelumnya juga terjadi kecelakaan di smelter PT GNI yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Menurut Mulyanto, kualitas barang yang digunakan untuk menunjang operasional smelter pun mesti dicek. Apalagi, kata dia, sebagian besar alat kerja di smelter milik Cina diimpor dari Cina juga.
Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan tambang di Indonesia oleh pemerintah diserahkan kepada swasta, perusahaan para oligarki kapitalistis yang notabene merupakan para oligarki politis. Maka jelas bahwa narasi hilirisasi tambang yang digenjot pemerintah akan dapat memperkuat struktur industri, meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru, hanyalah pepesan kosong. Ini karena berbagai peraturan perundangan telah disiapkan untuk memberi jalan terang bagi para oligarki mendapatkan kemudahan investasi sektor pertambangan, setidaknya melalui lahirnya UU Minerba 2020 dan UU Cipta Kerja 2022.
Selain itu, kecelakaan kerja pun terjadi berulang di kawasan industri tersebut. Kepala Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Aulia Hakim, meminta pemerintah tidak hanya kampanye hilirisasi nikel dengan angin surga atas keuntungan yang diperoleh tanpa melihat kenyataan dilapangan. "Nyawa melayang, hidup sengsara, akibat kawasan yang kacau dan amburadul," ujarnya.
Dari fakta yang ada, kita dapat melihat bagaimana pekerja yang ditumbalkan guna mengejar keuntungan semata, kecelakaan kerja diakibatkan karena penyediaan APD atau alat keselamatan yang tidak pernah dipatuhi oleh perusahaan. Ditambah paraturan jam kerja yang semena-mena, rotasi kerja yang kacau, dan perlatan yang dioperasikan tidak terkontrol, merupakan pemicu kecelakaan itu terjadi.
Belum lagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang abai atas kecelakan yang terjadi. Pasalnya, berdasarkan catatan Walhi, sepanjang 2022-2023 tidak ada satupun perusahaan yang disanksi tegas atas kejadian yang merenggut nyawa pekerja. Sebaliknya, perusahaan malah memberi sanksi kepada para pekerja yang menuntut hak-hak mereka.
Dalam Islam, kita paham bahwa Allah Taala telah menyediakan bumi dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar dapat dikelola dan dimanfaatkan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup secara bersama. Seperti menetapkan aneka bahan tambang dengan deposit berlimpah sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara.
Islam pun mengharamkan negara menerbitkan peraturan perundangan baik pusat maupun daerah yang dapat memindahtangankan kepemilikan umum menjadi kepemilikan korporasi.
Islam bahkan akan memakzulkan penguasa yang melanggar ketetapan syariat tentang pengelolaan kepemilikan umum sebab Islam menempatkan kedaulatan di tangan syariat, bukan di tangan rakyat (manusia). Selain itu keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam Islam pun pasti akan terjamin. Untuk itu, kita tau bahwa bumi dan semua makhluk hidup sangat membutuhkan penerapan syariat Islam yang kaffah oleh negara, dan negara yang sesuai agar penerapan Islam kaffah dapat berjalan sempurna hanyalah Khilafah.
Wallahualam bissawab.
0 Komentar