Oleh: Nasrudin Joha
Jurnalis Lepas
Ibu Kota Nusantara atau disingkat IKN merupakan proyek ibu kota Indonesia masadepan yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-79.
Proyek IKN rencananya akan menggantikan Jakarta, ibu kota negara sejak 1945. Lokasi pembangunan IKN sendiri ada di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur, kota ini diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km2 (990 sq mi). Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022 dan diharapkan akan menjadi provinsi baru dan bersifat istimewa serta memisahkan diri dari Kalimantan Timur.
Namun kenyataannya, proyek IKN banyak sekali mendapatkan kritik dari masyarakat, mulai dari masalah pendanaan, konsep, serta investor yang tidak kunjung jelas, apalagi ditambah dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan IKN. Bahkan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan sedikit menyinggung ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait IKN saat Rakernas XVI APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).
"Kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses Pilkada. Dan bapak/ibu yang mengelola program pasti bisa merasakan sesuatu yang direncakan dengan baik memiliki dasar yang kuat tidak perlu dia otot politik untuk dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding," ungkapnya.
"Tetapi kalau dia tidak memiliki dasar kuat dan tidak jelas yang mendapatkan manfaat siapa, maka walikota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program itu jalan. Benar tidak?" sambungnya.
"Kok saya gak ditanyain bagaimana dengan pangan murah betul gak, bagaimana dengan subsidi BBM lho kok itu gak pernah ditanyakan. tapi kok IKN selalu ditanyakan ya. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan sesungguhnya. Cukup sampai di situ jawaban saya," pungkasnya.
Pernyataan Anies Baswedan tersebut memicu reaksi dari Bacapres Ganjar Pranowo, Ganjar mengatakan bahwa pembangunan IKN harus tetap berjalan siapapun yang akan menjadi Presiden 2024. Sebab, IKN sudah diatur dalam Undang-Undang.
"Loh IKN kan sudah jadi Undang-Undang kok, masih ada yang tidak komit?" ujar Ganjar saat diwawancara di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/7).
Ganjar kembali menegaskan, pembangunan IKN adalah kewajiban bagi siapapun yang memimpin Indonesia. "Karena UU itu, sumpahnya harus melaksanakan peraturan perundang-undangan itu," pungkasnya.
0 Komentar