Oleh: Nasrudin Joha
Pengamat Ekonomi dan Politik
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti bahwa 12% dari total masyarakat miskin ekstrim di Indonesia dialami oleh masyarakat pesisir, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021.
Ia merasa sedih karena Indonesia adalah penghasil ikan dengan jumlah yang besar, tapi banyak warga pesisir yang tetap miskin.
"Garis pantai terpanjang kedua di dunia, diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia, menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi karena masyarakat pesisir belum sejahtera," ucap Ma'ruf ketika berpidato di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu dan telah ditayangkan di YouTube Wakil Presiden, Senin 15 Mei 2023.
Jika melihat lebih jauh data BPS Maret 2021, penduduk miskin ekstrim Indonesia menyumbang 4,8% dari 27,54 juta penduduk miskin negara. Dari data tersebut, masyarakat sangat miskin tersebar di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Jawa Barat menempati urutan teratas, dengan 1,78 juta atau 3,6% penduduk dalam kemiskinan ekstrem, diikuti oleh Jawa Timur dengan 1,74 juta (4,4%) dan Jawa Tengah dengan 1,52 juta (4,4%).
Lalu di Jawa Barat, lima kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi adalah Kabupaten Bandung, Cianjur, Kuningan, Indramayu, dan Karawang. Dan penduduk sangat miskin di lima kabupaten tersebut mencapai 460.327, dan jumlah rumah tangga sangat miskin mencapai 107.560.
Angka tersebut meliputi Kabupaten Cianjur sebanyak 90.480 jiwa (4%), Kabupaten Bandung sebanyak 93.480 (2,46%); Kabupaten Kuningan sebanyak 69.090 (6,36%); Kabupaten Indramayu sebanyak 106.690 (6,15%); 106.780 (4,51%). Sementara itu, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di Bandung, ibu kota Jawa Barat, mencapai 43.000 orang (1,7%).
Persentase penduduk miskin pada September 2022 terhitung sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, meningkat 0,03 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022.
Ironi Kemiskinan di Negeri Kaya
Kemiskinan yang ekstrim di tiga provinsi di Jawa, khususnya di lima kabupaten di Jawa Barat adalah sebuah ironi. bagaimana bisa?
Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan provinsi penghasil beras atau lumbung nasional terbesar pada tahun 2020 dan tahun ini. Menurut data BPS, tiga provinsi tersebut mampu menghasilkan 28,45 juta ton gabah kering giling (GKG).
Jumlah ini setara dengan 52,6% dari total output GKG nasional sebesar 54,65 juta ton. Jika dikonversi menjadi beras, ketiga provinsi tersebut dapat menghasilkan 16,32 juta ton beras. Jumlah tersebut melebihi dari separuh produksi beras nasional sebesar 31,33 juta ton.
Tingginya angka kemiskinan ekstrim dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi penduduk yang ditunjukkan dengan rasio Gini yang meningkat. Nilai rasio Gini adalah antara 0 dan 1. Semakin tinggi rasio Gini atau semakin mendekati 1, semakin tinggi pula ketimpangannya.
Sebaliknya, semakin rendah angkanya atau semakin mendekati 0, semakin merata kesejahteraan yang terdistribusikan. Menurut data BPS, rasio Gini Indonesia naik menjadi 0,384 pada Maret 2021 dari 0,381 pada Maret 2020.
Banyaknya penduduk Jawa Barat yang berada dalam kemiskinan extrem disebabkan tingkat ketimpangan ekonomi yang masif, dan pengangguran yang tinggi. Jadi apa yang salah di Jawa Barat hingga hal ini terjadi?
Realistiskah Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem?
Pemerintah berencana untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di negara ini hingga angka Nol pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet senior Indonesia, Kamis 18 November 2021.
Mohammad Faisal, direktur eksekutif Center of Reform on Economcs (CORE) Indonesia, melihat target pemerintah untuk mencapai nol kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Menurutnya, target nol persen merupakan tujuan yang luar biasa karena sulit bagi negara maju sekalipun untuk menurunkan angka kemiskinan hingga nol, meski angka kemiskinannya kecil, apalagi di negara seperti Indonesia.
Masyarakat yang termasuk dalam kemiskinan ekstrim lebih sulit lagi untuk ditekan. Hal ini karena masyarakat tersebut sulit mengakses bantuan sosial pemerintah, karena kebanyakan dari mereka tinggal di daerah terpencil yang sering kali tidak dijangkau oleh pemerintah daerah.
Islam Solusi Masalah Kemiskinan
Dalam pandangan ekonomi Islam, munculnya kemiskinan adalah hasil dari buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat.
Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan, baik kemiskinan alamiah, kultural, maupun struktural.
Namun, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah (termasuk kemiskinan), Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu. Solusi Islam untuk menyelesaikan masalah kemiskinan adalah sebagai berikut:
- Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok (Primer)
Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok dengan menjadikan negara sebagai penjamin pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Selain kebutuhan pokok individu, negara pun menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, yakni kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
- Pengaturan Kepemilikan
Pengaturan kepemilikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kemiskinan dan upaya untuk mengatasinya. Syariat Islam telah mengatur masalah kepemilikan ini sedemikian rupa sehingga dapat mencegah munculnya masalah kemiskinan. Bahkan, pengaturan kepemilikan dalam Islam memungkinkan masalah kemiskinan dapat diatasi dengan sangat mudah. Pengaturan kepemilikan yang dimaksud mencakup tiga aspek, yaitu jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat.
- Penyediaan Lapangan Kerja
Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Hal ini menyandar pada keumuman hadis Rasululah ï·º, “Seorang iman (pemimpin) adalah ra’in, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas urusannya (rakyatnya).” (HR Bukhari dan Muslim)Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah ï·º pernah memberikan dua dirham kepada seseorang, kemudian Beliau ï·º bersabda, “Makanlah dengan satu dirham, sisanya belikan kapak, lalu gunakan ia untuk bekerja.” (HR. Bukhari dan Muslim)Demikianlah, ketika syariat Islam mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, setiap orang akan produktif sehingga kemiskinan dapat teratasi.
- Penyediaan Layanan Pendidikan
Masalah kemiskinan sering muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan. Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural. Masalah ini dapat diatasi melalui penyediaan layanan pendidikan oleh negara. Hal ini dimungkinkan karena pendidikan dalam Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu terbentuknya berkepribadian Islam yang kuat, sekaligus memiliki keterampilan untuk berkarya.Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat. Sebab, pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, inovatif, dan produktif. Dengan demikian, kemiskinan kultural akan dapat teratasi.
Penutup
Islam sebagai sebuah ideologi yang sahih memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problem manusia, termasuk problem kemiskinan. Dari pembahasan ini, tampak bagaimana keandalan Islam dalam mengatasi problem kemiskinan. Dengan demikian, persoalan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem akan bisa terselesaikan jika Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Apabila saat ini kita menyaksikan banyak kemiskinan yang justru melanda umat Islam, hal itu disebabkan mereka tidak hidup dalam naungan Islam.
0 Komentar