Oleh: Nasrudin Joha
Pengamat Politik dan Perubahan
Terus terang, salah satu alasan mengapa preferensi politik umat Islam lebih berpihak kepada Anies Baswedan adalah karena Anies dekat dengan umat Islam dan mendukung perubahan. Semangat perubahan inilah yang membuat PKS, Partai Demokrat, dan Partai NASDEM berkoalisi untuk perubahan, meski belum mengeluarkan pernyataan bersama.
Namun sayangnya, dukungan Muslim dan semangat perubahan itu telah dirusak oleh partai Nasdem. Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim memastikan organisasi HTI & FPI akan tetap dilarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim bahkan menyebut hal itu sudah menjadi komitmen bersama.
"Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Janganpun Anies, orang lain yang jadi menteri atau jadi presiden NasDem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang,"
Kata Taslim dalam acara Adu Perspektif yang diselenggarakan detik pada acara 'Total Politik' dengan tema 'Koalisi Partai: Makin Erat atau bubar', Senin (16 Januari 2023).
Sikap politik NasDem ini menyakiti umat Islam sekaligus mengkhianati janji perubahan. NasDem meruntuhkan kohesi sosial dan kesatuan pandangan politik umat Islam yang sebelumnya mendukung NasDem dalam mengusung Anies Baswedan karena:
Pertama, HTI dan FPI adalah ormas Islam, bagian dari komunitas muslim. HTI dan FPI selalu ada dan mendampingi umat Islam dalam segala kegiatan dakwahnya terkait dakwah amar ma'ruf nahi munkar maupun kegiatan sosial di kalangan umat.
Janji pelarangan HTI dan FPI jelas melukai hati umat Islam karena semua orang juga paham bahwa HTI dan FPI adalah korban tirani rezim Jokowi. Tidak ada kesalahan yang dilakukan HTI maupun FPI. Namun, rezimlah yang bertindak zalim terhadap HTI dan FPI.
Kedua, pelarangan HTI dan FPI adalah tipu muslihat politik yang sangat jahat. Karena tidak ada dasar hukum atau putusan pengadilan yang ngatakan HTI dan/atau FPI organisasi terlarang. Faktanya adalah HTI hanya dicabut BHP-nya dan FPI hanya tidak diterbitkan SKT-nya, tidak ada putusan hukum yang menyatakan bahwan HTI dan FPI adalah terlarang.
Mungkin juga ini menegaskan kebodohan Nasdem yang tidak paham legalitas hukum yang berlaku. Sayang sekali jika politisi bodoh terus memimpin negara ini.
Ketiga, semangat perubahan yang digaungkan NasDem menjadi sia-sia karena NasDem justru melestarikan warisan tirani Jokowi. Mencabut BHP HTI dan tidak menerbitkan SKT FPI tanpa kesalahan yang dilakukan keduanya, ini merupakan tirani dan akan terus dipertahankan.
Bahkan, NasDem lebih meyakinkan masyarakat akan menjunjung tinggi keputusan Jokowi yang tidak adil itu. Lalu dimana letak perubahannya jika begitu?
Penulis tergelitik dengan komentar Aziz Yanuar “Bagaimana mau merestorasi Indonesia jika mentalnya masih seperti inlander begitu sesama anak bangsa?” Ya, jargon restorasi NasDem hanya lip service, karena NasDem orang dalam yang masih di bawah ketiak Jokowi.
Sikap NasDem ini tentu membuat umat Islam khawatir memilih Anies Baswedan sebagai capresnya. Umat Islam mau melakukan perubahan, tapi khawatir Anies akan dikuasai NasDem setelah menjadi presiden dan mempertahankan kebijakan politik anti-Islam yang diwariskan rezim Jokowi.
0 Komentar