Oleh: Nasrudin Joha
Sastrawan Politik
“Bahkan memimpin Palamadina, dia jelas bergerak ke arah pertarakan agama. Kalau Anis benar-benar pro Khalifah, itu harus dilihat lagi, karena dia sudah punya jabatan sebagai Perdana Menteri, Menteri, Gubernur, tapi tidak ada kebijakannya yang terindikasi padanya,” Didi Cournia, Minggu, 15 Mei 2022.
Pendapat Rudi S Kamri itu dibantah pengamat politik Dedy Kurnia yang baru-baru ini menyebut Anies Baswedan mendapat dukungan pro-Khilafah. Rudi bahkan menyarankan Anies Baswedan untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024 karena dikhawatirkan akan memecah belah negara dan para pendukungnya yang pro-Khilafah.
Dukungan terhadap Khilafah ini diungkapkan Rudi saat beberapa artis hijrah (Ada Teuku Wisnu, Arie Untung dll) menggelar acara bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan bersama Ustadz Adi Hidayat. Rudi menyebut Teuku Wisnu pro-Khilafah dan Anies mengklaim bahwa gerakan ini dimulai oleh banyak seniman yang dikelilingi oleh kelompok-kelompok pro-Khilafah.
Dedy Kurnia sendiri menilai klaim Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan para pendukungnya yang pro-Khilafah dan akan mengancam masa depan Indonesia jika menjadi Presiden RI tidak berdasar. Menurutnya, Anies Baswedan dibesarkan di barat, sehingga menurutnya tidak mungkin pro-khilafah.
Pembahasan yang menarik bukan soal klaim Rudi S Kamri bahwa Anies Baswedan dikelilingi kelompok pro-khilafah atau Anies Baswedan tidak mungkin pro-khilafah karena telah mengenyam pendidikan di barat. Namun, isu Khilafah ke depan akan menjadi isu yang seksi, baik untuk meningkatkan hak pilih maupun membuat narasi fitnah untuk menyerang lawan politik.
Calon presiden melalui Pilpres 2024 tentu tidak ingin terlihat menentang Kilafah. Karena melawan Khilafah berarti melawan Islam, yang akan berdampak pada penurunan elektabilitas seorang kandidat di mata pemilih Muslim. Padahal, kebanyakan adalah kelompok Islam yang berkarakter militan dalam mendukung calon.
Pilpres 2019 menunjukkan bagaimana Prabowo Subianto mengomandoi loyalitas dan militansi kelompok-kelompok Islam. Dan menurut Prabowo sendiri seharusnya dia menang pilpres, tapi dicurangi. Namun pada akhirnya, Prabowo malah mendekati orang tersebut yang menurutnya telah mencuri kemenangannya.
Semua Calon presiden 2024 tentu tidak akan berani menyatakan diri sebagai calon presiden yang anti pada Kilafah di depan umum. Bahkan, mereka tidak ingin dianggap menentang Khilafah. Hal ini karena akan berdampak pada kapasitas elektoral, yang merupakan masalah karena mayoritas para pemilik suara adalah Muslim.
Pada saat yang sama, calon presiden yang tidak menyatakan anti khilafah secara terbuka, akan dianggap pro-Khilafah dan akan diserang secara politik oleh lawan-lawannya. Misalnya akan diserang dengan narasi mengancam Pancasila, anti NKRI, akan membahayakan masa depan negara, dll.
Karena itu, sudah seharusnya seluruh tim pilpres 2024 harus mahir menyiapkan cetak biru isu khilafah dalam materi kampanyenya. Jika roadmap yang dibuat salah, bisa jadi penanganan isu Khilafah menjadi tidak tepat dan akan melemahkan kapasitas elektoral dan berujung pada kekalahan calon presiden. Juga, disaat yang sama jangan jadi calon presiden yang anti ummat Islam karena anti khilafah.
Nampaknya di penghujung hari semua pihak tidak bisa lagi lepas dari wacana khilafah baik pro maupun kontra. Khilafah akan semakin menjadi pusat politik negara dan umat.
Pada saat yang sama, kegagalan kapitalisme liberal, termasuk yang terjadi di negeri ini, semakin mengarahkan pikiran seluruh anak di negeri ini ke solusi alternatif. Sekali lagi Khilafah akan menjadi pusat pembahasan sebagai solusi alternatif atas ideologi jahat kapitalisme liberal yang menguasai negara ini.
0 Komentar