HARGA MINYAK GORENG MAHAL, DIMANA WAKIL RAKYAT?


Oleh: Anung Ciparay

Sudah beberapa pekan ini warga di landa krisis kelangkaan minyak goreng. Antrian panjang terjadi di berbagai wilayah. Masyarakat rela berdesak-desakan demi mendapatkan 2 liter minyak goreng dengan harga terjangkau. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal negeri kita merupakan produksi sawit terbesar di Dunia.

Data gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia menunjukan hingga Agustus 2021, total produksi minyak sawit mencapai 4,6 juta ton, terdiri dari minyak mentah 4,2 juta ton, minyak inti sawit untuk pangan sebanyak 718 ribu ton, bila digunakan untuk konsumsi pangan maka tak akan sampai 20%.Lantas kemana minyak itu? Kok bisa sampai hilang dari pasaran hingga kesulitan mendapatkanya?

Naiknya harga minyak goreng berpengaruh pada ratusan Pedagang Kaki Lima(PKL) di sejumlah wilayah terutama pedagang gorengan yang banyak membutuhkan minyak goreng. Namun sayang hingga saat ini belum ada anggota dewan yang bersuara menyikapi masalah ini. Mereka malah terkesan sibuk berpolitik dan mengurus kepentingan sendiri untuk kekuasaan di saat minyak goreng langka.

Polemik keruwetan tata kelola minyak goreng berpangkal pada sistem kapitalisme. Dalam menentukan berbagai kebijakan, mereka mampu melakukan praktek monopoli. Dalam sistem Kapitalisme penguasa sudah terbeli oleh pengusaha, sebab dalam sistem kapitalisme pengusaha inilah yang mendanai mereka dalam meraih kekuasaan.

Seharusnya para Pejabat dan Anggota Dewan saat ini fokus pada persoalan yang sedang di hadapi rakyat, yakni mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada, bukan malah sibuk dengan partainya.

Sungguh ironis sekali melihat kondisi saat ini, rakyat terus tertindas dan terbebani dengan permasalahan yang ada.

Sistem kapitalisme mengukur segalanya dengan materi semata, tanpa memikirkan kesejahteraan Rakyat kecil dan tidak memberi solusi.

Semua permasalahan ini tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam, sebab Islam memiliki aturan yang sangat tegas dalam mengatur urusan seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perekonomian.

Hanya dengan sistem islam dibawah naungan Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah kesejahteraan dan keadilan akan terealisasi secara nyata. Para Khalifah menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan dan melayani rakyatnya dengan sepenuh hati, sebab mereka memahami kekuasaan yang berada di pundak mereka adalah amanah yang kelak akan di minta pertanggung jawaban di kemudian hari.

Wallahu A'lam

Posting Komentar

0 Komentar