header ads

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA HARUS DITOLAK

Gudang Opini Januari 26, 2022

Perpindahan Ibu Kota Negara buka sesuatu yang baru. Setidaknya ada beberapa negara yang melakukan pemindahan Ibu kota Negara, diantaranya:

1. Amerika Serikat
Negara adidaya seperti Amerika Serikat bahkan telah berkali-kali memindahkan ibu kotanya, dari Philadelphia, Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Tenton, New York, dan kini di Washington DC.

2. Rusia
Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia tapi pada tahun 1712, dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian, pada 1918 Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini.

3. Brazil
Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956.

4. Malaysia
Pemindahan ibu kota juga pernah terjadi pada Malaysia pada 1999. Dengan alasan kesemrawutan kota, ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

5. Myanmar
Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 kilometer dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika Pagoda Shwedagon Yangon. Namun, ini adalah contoh pemindahan ibu kota yang gagal karena ibu kota Naypyidaw kosong seperti kota hantu. Sebab, hanya sedikit penduduk yang bersedia pindah.

6. Dan bebrapa negara yang lain diantaranya Australia, Tanzania, Pantai Gading, Bolivia, Portugal dll


Perpindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan

Dari sekian banyak negara di dunia ini yang melakukan perpindahan ibu kota, Indonesia juga akan melakukan pemindahan ibu kota. Hal ini sudah ditetapkan dalam UU IKN yang bebrapa hari yang lalu (18/01/2022) di resmikan DPR RI.

Presiden Joko Widodo juga sesudah menetapkan nama kota itu sebagai Nusantara. Ibu kota akan dipindah ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lokasi ini, sebut Presiden, dipilih karena karena kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Selain alasan pemerataan, pemilihan lokasi ibu kota baru juga mempertimbangkan potensi bencana. "Kenapa di Kalimantan Timur? Pertama, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Kemudian, Kalimantan Timur juga dinilai strategis. Lokasinya sendiri berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Lalu, Kalimantan Timur juga berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang sepeti Kota Balikpapan dan Samarinda.

Adapun alasan lainnya adalah dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.


Perjalanan UU IKN Dikebut Dalam Tempo 42 Hari

Pengesahan UU IKN terbilang super cepat. Hanya butuh 42 hari bagi DPR melakukan pembahasan sampai pengesahan UU IKN.

Perjalanan UU IKN sebelum menjadi undang-undang dimulai pada pada Rabu siang 29 September 2021. Pada hari itu DPR telah menerima surat presiden (supres) mengenai RUU IKN.

Surpres diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada pimpinan DPR.

Pada 3 November 2021 rancangan regulasi RUU IKN secara resmi mulai dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan menugaskan pembentukan pansus.

Kemudian, pada Rapat Paripurna 7 Desember 2021 ditetapkan pimpinan dan keanggotaan Pansus RUU IKN. Jumlah awalnya 56 orang dan dipangkas menjadi 30 sesuai UU MD3. Pembahasan RUU dimulai.

Sejak 7 Desember hingga 15 Desember 2021, Pansus RUU IKN DPR telah menggelar rapat sebanyak 11 kali.

Pada Minggu 2 Januari hingga Rabu 5 Januari, pansus RUU IKN melakukan studi banding ke beberapa tempat di dalam dan luar negeri terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru. Setidaknya ada tiga anggota dewan mengikuti kunjung kerja ke Kazakhstan pada awal 2022 atas undangan pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada Minggu 16 Januari 2022, Pansus RUU IKN kembali melakukan studi banding ke perumahan BSD City, Tangerang Selatan, dan Alam Sutera, Tangerang. BSD dan Alam Sutera dipilih sebab memiliki karakteristik yang mirip dengan ibu kota negara baru.

Tanggal 17 Januari 2022 Pansus menggelar rapat hingga Selasa 18 Januari 2022 dini hari. Pansus telah menyepakati Ibu kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya berganti menjadi Ibu kota Nusantara.

Pagi harinya Rapat Paripurna DPR, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu kota Negara (RUU IKN) menjadi UU. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 18 Januari 2022. Pembangunan Ibu kota Negara yang diberi nama Nusantara bisa dimulai.

Pembangunan Ibu kota baru direncanakan akan menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dan dana dari Badan Usaha, BUMN dan swasta. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, totalnya kebutuhan anggaran pembangunan IKN baru sebesar Rp466 triliun. (merdeka.com)


Mengapa Pemindahan Ibu kota Negara Harus Ditolak?

Ada beberapa alasan mengapa rencana tersebut tidak layak untuk diimplementasikan, antara lain:

1. Pemindahan IKN akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat. Menurut perhitungan Bappenas anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan IKN mencapai Rp. 466 triliun. Pemerintah mengklaim anggaran APBN untuk kebijakan itu kurang dari 20 % dan sebagian besar berasal dari swasta. Rinciannya, melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun, melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun, dan melalui KPBU (Kerjasa Sama Pemerintah dan Badan Usaha) sebesar Rp 254,436 triliun (54,6%).[i]

Namun, melihat berbagai track record perencanaan pemerintah yang lemah dan sering meleset, maka potensi pembengkakan anggaran dari APBN akan lebih besar. Kasus Kereta Cepat yang awalnya dijanjikan tidak menggunakan APBN, pada kenyataannya harus menggunakan dana APBN. Berbagai proyek pemerintah yang tidak direncanakan dengan matang justru menghambur-hamburkan APBN dan merugikan BUMN, seperti megaproyek sawah sejuta hektare di Kalimantan Tengah, dan pembangunan Bandara Kertajati.

Karena itu, meningkatkan anggaran APBN tersebut akan menyebabkan utang negara meningkat, sehingga biaya pembayaran bunga semakin besar, dari tahun ini mencapai Rp. 405 triliun. Pada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat luas, sebab porsi anggaran untuk belanja publik yang berdampak luas seperti subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur pedesaan akan berkurang. Alhasil, dalam situasi pendapatan yang sangat cekak sehingga harus bergantung pada utang dan peningkatan berbagai tarif pajak, pemindahan IKN menjadi sangat tidak urgen.

2. Pemindahan IKN akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali dilanda banjir akibat proses deforestasi untuk kepentingan korporasi di sektor pertambangan dan sektor perkebunan. Bahkan, calon lokasi ibu kota baru, yaitu Penajam Paser Utara yang oleh Pemerintah Jokowi dijamin bebas dari banjir dan gempa itu mengalami banjir parah pada akhir tahun 2021 akibat hujan dan naiknya pasang laut.[ii]

Klaim bahwa ibu kota baru juga relatif aman dari gempa juga dibantah oleh BMKG. Menurut lembaga itu, di Kalimantan terdapat banyak sumber gempa, seperti Sesar Meratus, Sesar Mangkalihat, Sesar Tarakan, Sesar Maratua, Sesar Sampurna, dan Sesar paternoster.[iii]

Bahkan, dalam kajian Rapid Kajian Hasil Lingkungan Strategis (KHLS) disebutkan ada empat masalah utama di wilayah ibu kota baru, yaitu suplai air baku yang terbatas, wilayah Ibu kota Negara dan sekitarnya merupakan habitat beberapa spesies kunci, adanya 109 lubang tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut, dan memiliki ecological footprint tinggi.[iv]

Dengan semakin pesatnya pembangunan di kawasan tersebut baik yang direncanakan oleh pemerintah maupun swasta, maka kerusakan ekologi di wilayah Ibu kota baru akan semakin parah.

3. Secara geologis, terdapat banyak kelemahan untuk menjadikan wilayah Penajam Pasir Utara sebagai IKN sehingga biaya akan menelan APBN lebih besar jika dilanjutkan. Berdasarkan keterangan Andang Bachtiar, anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) terdapat beberapa persoalan geologis di calon IKN yang baru, yaitu:
  • Gempa Bumi: Sebuah studi dari Inggris yang membuat simulasi bila tsunami yang datang dari pusat gempa di selat Makassar. Ketika terjadi gelombang tsunami sampai 15 meter, maka meskipun ibu kota tidak akan terdampak, tetapi daerah penunjang seperti Sepaku, Semoi, dan sepanjang aliran Sungai Tengin akan terkena dampaknya.
  • Banjir: Kalau di wilayah inti calon ibu kota negara itu yang seluas 5.644 hektare memang bebas banjir. Akan tetapi, kawasan ibu kota negara bukan di situ saja. Wilayah penunjang seperti yang ada sepanjang Sungai Sepaku dan dataran rendah Kecamatan Sepaku dan di Semoi pada Juni 2020 kemarin dilanda banjir. Pasalnya, batuan di sana kebanyakan kedap air sehingga air susah meresap ke dalam. Tumbuh-tumbuhan di sana juga sudah tidak terlalu banyak, sehingga struktur humus tanahnya tidak terbentuk. Padahal, itu penting untuk bisa menyerap air. Jadi, saat hujan deras, ya, langsung banjir daerah Sepaku dan sekitarnya. Jadi, potensi banjir itu ada. Namun, tipe banjirnya berbeda dengan yang terjadi di Sungai Ciliwung yang membawa banjir dari dataran tinggi dari wilayah Bogor. Banjir di sana adalah tipe banjir genangan lokal. Sebab, di sana tidak ada sungai besar yang membawa banjir bandang dari gunung ke sungai. Yang terjadi hanya banjir genangan akibat batuan yang kedap air.
  • Lubang Tambang: Koalisi sejumlah LSM lingkungan menyebut ada 162 konsesi perusahaan di 180.965 hektare lahan ibu kota baru. Sebanyak 158 di antaranya merupakan konsesi batu bara. Permasalahan utamanya banyak lubang tambang yang sejauh ini memang belum diatasi. Kalau tidak dibereskan, lubang tambang ini hanya jadi genangan-genangan air dan danau-danau dan lain sebagainya. Ini harus ada mekanisme dan perencanaan yang harus dilakukan. Memang di inti ibu kota tidak ada lubang-lubang tambang. Tapi, di daerah sekitar yang seluas 42.000 hektare itu banyak sekali lubang tambang. Lubang tambang itu harus dipikirkan pengelolaannya seperti apa dan harus direncanakan secara khusus. Kasus yang terjadi di Samarinda, banyak lubang tambang memakan korban anak kecil yang tenggelam.
  • Daya Dukung Tanah: daya dukung tanah di sana kurang cocok untuk dijadikan ibu kota negara. Banyak bidang tanah yang lemah dan berisiko bagi kontruksi dan jaringan jalan. Pertama, jika ingin membuat ibu kota negara, perhatikan daya dukung tanahnya. Sebab, kota terdiri dengan banyak bangunan tinggi, sedangkan di sana banyak patahan meski patahan itu bukan patahan aktif, tapi karena dia bidang lemah dan lapisan-lapisannya tegak miring sangat mudah terjadi longsor. Jadi, jika diguyur hujan terus-menerus dan banyak lempung di kawasan itu, jalan-jalan di sana menjadi sangat rawan longsor. Sementara untuk bangunan, bila dia berdiri di atas bidang lemah patahan, maka bangunan itu tidak akan stabil dan akan mudah mengalami keretakan. Hal itu bisa diatasi dengan rekayasa konstruksi. Ada sebuah cara yang disebut dengan grouting, yaitu suatu metode mengisi rekahan-rekahan bidang lemah patahan dengan semen agar tidak mudah longsor. Namun, cara ini membutuhkan dana cukup besar.
  • Air Bersih: masyarakat Sepaku dan Balikpapan selama ini kesulitan air bersih karena memang air tanahnya tidak ada. Di sana lempung dan pasir hanya sedikit sehingga tidak ada air di dalam tanah. Kemudian, disebutkan ketersediaan air juga dijamin dari sejumlah bendungan. Perlu diketahui bendungan di sana sering sekali mengalami kekeringan, hal tersebut dikarenakan Sungai Tengin dan Sungai Sepaku memiliki debit air yang tidak konstan. Artinya, bila musim kemarau tidak ada air di sungai itu. Selain itu, di daerah sepanjang Sungai Sepaku dan Sungai Semoi ini airnya payau. Saya harus katakan daerah ini memang krisis air bersih. Mengapa air di sana tidak konstan? Karena sumber dari daerah hulunya tidak begitu besar dan sungai di sana pasang surut. Kalau diklaim bahwa sungai di sana bisa menyediakan kebutuhan untuk dua sampai tiga juta orang di sana atau 2,5 meter kubik per detik, saya meragukan itu. Faktanya, kalau musim kemarau, mereka kesulitan air bersih. Pemerintah juga menyebut akan membuat aliran langsung dari Mahakam. Sebenarnya ini gila dan biayanya akan besar sekali. Jarak antara Panajam Paser Utara dan Sungai Mahakam jauh sekali. Jaraknya sekitar lima puluh sampai enam puluh kilometer antara Sungai Mahakam sampai ke daerah calon ibu kota negara. Namun, cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Pasalnya, jauh sekali untuk mengalirkan air dari Sungai Mahakam ke Panajam Paser Utara.
  • Kebakaran: batu bara memiliki kadar tingkat terbakar yang tinggi. Batu bara bisa terbakar sendiri. Kebakaran lahan batu bara bisa terjadi bila ada interaksi tiga elemen dasar yaitu karbon, oksigen dan panas. Reaksi tersebut kemudian akan menghasilkan karbondioksida, karbonmonooksida dan uap air. Pada 1997 pernah terjadi kebakaran lapisan batu bara di sekitar Panajam Paser Utara karena musim kemarau yang berkepanjangan. Akhirnya, itu mengakibatkan kebakaran hutan yang tidak kunjung selesai. Kejadian tahun 1997 itu merupakan kebakaran hutan terburuk yang diakibatkan kebakaran lahan batu bara di Panajam Paser Utara.[v]

4. Pemindahan IKN merupakan proyek yang sarat dengan kepentingan para pemilik modal. Kepentingan pemilik modal dapat diuntungkan dalam beberapa bagian. Pertama, dalam kompensasi lahan. Menurut pemerintah, kawasan Ibu kota Negara (IKN) terdiri dari tiga ring: Ring satu seluas 5.644 hektar (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), ring dua seluas 42.000 hektar (Kawasan Ibu kota Negara), dan ring tiga seluas 133.321 hektar (Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara). [vi]

Ring satu seluruhnya berada di dalam konsesi PT. IHM milik Sukanto Tanoto, sementara ring dua seluas 42.000 hektar merupakan konsesi PT. IHM dan PT. IKU milik Hashim Djojohadikusumo. Di ring dua dan tiga terdapat 10 konsesi perkebunan, dimana konsesi terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, ada tiga perusahaan tambang batubara milik keluarga Setya Novanto yang berada di ring dua.[vii]

Hashim Djojohadikusumo juga berpotensi mendapatkan untung besar sebab PT Arsari Tirta Pradana, miliknya, telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kalimantan Timur untuk memasok air minum ke Ibu Kota Negara yang baru.[viii]

Di tempat yang tidak jauh, konsesi lain tercatat atas nama Yusril Ihza Mahendra, sosok ketua tim pengacara pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam sengketa pilpres 2019. Nama Yusril tercatat memiliki saham, sekaligus menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tambang batu bara PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia di Kecamatan Sepaku lokasi ring dua lahan untuk ibu kota.

Selain mendapatkan kompensasi, para pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan IKN berpotensi mendapatkan tukar guling dengan kawasan lain, yang berpotensi memperluas deforestasi di Indonesia, jika wilayah penggantinya adalah hutan, atau memperparah konflik sosial jika tanah penggantinya adalah lahan yang telah digarap penduduk. Sementara itu, pemilik lahan tambang yang menyisakan lubang galian tambang akan terbebas dari kewajiban untuk melakukan reklamasi atas lubang-lubang yang mereka tinggalkan.

Kedua, pemilik modal juga akan mendapatkan keuntungan besar dari pembangunan berbagai sarana dan prasarana di IKN. Berdasarkan data pemerintah di atas, sebanyak 80 persen pembangunan IKN akan ditangani oleh swasta dan kerjasama pemerintah dan swasta. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa “pembangunan IKN akan memprioritaskan penggunaan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), pemberdayaan swasta, dan mengoptimalkan peran SWF RI. Sementara itu, penugasan BUMN harus lebih selektif.”[ix]

Beberapa fasilitas yang akan diserahkan kepada swasta antara lain: perumahan, pembangunan perguruan tinggi, science-techno park, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Bahkan, iklan properti Borneo Bay City milik Agung Podomoro Land (APLN) muncul di harian Kompas sehari setelah presiden mengumumkan mega proyek IKN ke publik. Menurut keterangan pihak APLN, pemerintah telah gencar mensosialisasikan rencana ini ke forum-forum bisnis sebelum presiden secara resmi mengumumkan lokasi IKN.[x]

Ketiga, pemilik modal juga akan mendapatkan keuntungan dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini. Berdasarkan keterangan pemerintah, salah satu cara untuk mendapatkan tambahan anggaran adalah memanfaatkan aset yang dimiliki pemerintah seperti kementerian dengan dua cara, yaitu “Pertama, melalui pemanfaatan dan kedua melalui pemindahtanganan.”[xi]

Dengan kebutuhan dana yang mendesak, bisa jadi harga aset-aset milik negara tersebut dilelang dengan harga miring yang hanya bisa dijangkau oleh investor properti kelas kakap. Sementara itu, di IKN yang baru pemerintah harus menyewa aset-aset properti swasta, seperti yang pernah di isyaratkan pemerintah.

5. Pelibatan pihak asing dalam pembangunan IKN akan merugikan Indonesia bukan hanya dari aspek ekonomi namun juga akan menghilangkan kedaulatan negara. Besarnya ruang yang diberikan pemerintah kepada swasta sangat luas mulai dari konsep desain hingga pembiayaan infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan telah memilih konsultan dari China dan Jepang untuk membantu pekerjaan desain awal. Luhut juga telah meminta raksasa investasi Jepang SoftBank Group berinvestasi $25 miliar di ibu kota baru dari US$100 miliar yang ditawarkan oleh lembaga investasi itu. Angka itu setara dengan 357,5 triliun (77% kebutuhan total anggaran pemindahan IKN). Sementara itu, berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, China telah mencari peluang untuk merancang lanskap perkotaan dan pengelolaan air, sementara AS ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan.[xii]

Bahkan secara spesifik, Luhut telah bertemu dengan Chief Executive Officer DFC, lembaga keuangan pembangunan pemerintah federal Amerika Serikat, yang membantu memfasilitasi pembiayaan swasta untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pihak AS menurutnya sangat tertarik pada rencana Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan dan secara spesifik disebutkan bahwa Presiden Trump sangat menyukai rencana tersebut.[xiii]

Dengan jatuhnya berbagai investasi ke pihak asing tersebut, maka bukan hanya akan menguntungkan mereka secara ekonomi, namun juga berbagai informasi mengenai strategi pengembangan IKN yang menjadi jantung pemerintah Indonesia ke depan akan sepenuhnya dalam genggaman pihak asing. Keterlibatan mereka juga berpotensi menitipkan berbagai kepentingan mereka, bukan hanya modal, tetapi juga pengadaan barang dan jasa, dan tenaga kerja, sebagaimana yang dilakukan Cina pada berbagai proyeknya di Indonesia. Lebih jauh lagi, IKN dapat menjadi lahan baru pendirian properti yang dapat dikuasai oleh warga negara asing yang jumlahnya semakin meningkat seiring dengan menjamurnya investasi mereka di negara ini.

Inilah beberapa alasan mengapa IKN saat ini harus ditolak, sebab bukan hanya akan merusak lingkungan di Kalimantan yang saat ini telah membuat penduduknya menderita, namun juga akan membuat beban APBN untuk membayar pokok dan bunganya akan semakin besar. Selain itu, keterlibatan pihak asing sejak awal akan menyebabkan hilangnya kemandirian Indonesia dari sisi ekonomi dan politik.

Fakta diatas menunjukan:
  • Lembaga kepresidenan (eksekutif) telah mati, diduga kuat mengabdi pada oligarki, asing, aseng;
  • Lembaga DPR (legislatif) telah mati, diduga kuat mengabdi pada oligarki, asing, aseng;
  • Lembaga MA (yudikatif) yang masih tersisa. Dapat dilakukan Judicial Review, tetapi seperti tak akan memuaskan seperti JR pada UU Cipatker (omnibus law);

Sistem Oligarki tidak Bisa Dilepaskan dari Sekulerisme, Semokrasi dan Kapitalisme


Penutup

Dalam persepektif Islam, hal-hal tersebut sangat terang benderang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam:
  • Utang luar negeri, tidak dibolehkan oleh hukum syara’. Sebab, pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu;
  • Riba diharamkan oleh hukum syara;
  • Persyaratan (yang menyertai utang luar negeri) sama saja dengan menjadikan negara-negara asing tersebut berkuasa atas kaum Muslim;
  • Sedangkan investasi asing hukumnya juga haram karena menyebabkan makin kuatnya cengkeraman atas kaum muslimin;
  • Semua perkara yang menyebabkan adanya cengkeraman dominasi kafir terhadap kaum muslimin haram secara syar’i, berdasarkan firman Allah SWT:
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang yang beriman.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 141).

Wallahu a’lam bisshawab



Asep AR disadur dari tulisan muis
[i] Bappenas Kaji Ulang Anggaran Pindah Ibu Kota Rp 466 Triliun. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190911105009-4-98571/bappenas-kaji-ulang-anggaran-pindah-ibu-kota-rp-466-triliun#:~:text=Perinciannya%20melalui%20APBN%20porsinya%2019,atau%20sebesar%20Rp%20254%2C436%20triliun. Ini 3 Sumber Pembiayaan Ibu Kota Baru, APBN Diproyeksi Menanggung 19,2%. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-3-sumber-pembiayaan-ibu-kota-baru-apbn-diproyeksi-menanggung-19-2/
[ii] Janji Jokowi soal Lokasi Ibu Kota Baru Bebas Banjir dan Ancaman Tsunami hingga Gempa Bumi. https://www.kompas.tv/article/244368/janji-jokowi-soal-lokasi-ibu-kota-baru-bebas-banjir-dan-ancaman-tsunami-hingga-gempa-bumi?page=2
[iii] Benarkah Pulau Kalimantan Aman dari Gempa? Ini Kata BMKG. https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/31/173000665/benarkah-pulau-kalimantan-aman-dari-gempa-ini-kata-bmkg?page=all
[iv] Kajian Lingkungan Terbit: Ibu Kota Baru Punya Empat Masalah. https://bisnis.tempo.co/read/1306202/kajian-lingkungan-terbit-ibu-kota-baru-punya-empat-masalah
[v] Andang Bachtiar: Bencana mengintai ibu kota baru. https://www.alinea.id/nasional/andang-bachtiar-bahaya-mengintai-calon-ibu-kota-baru-b2c3h937d
[vi] Jaringan Advokasi tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Trend Asia, Pokja 30, Pokja Pesisir, dan Forest Watch Indonesia. Ibu Kota Baru Buat Siapa? https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa. Dalam Naskah Akademik UU Ibu Kota Negara (Maret 2020) disebutkan “Pembagian rancangan zonasi terdiri dari 4 kawasan : a. Zona-1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terdiri dari Istana Kepresidenan, Kantor Lembaga Negara, (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dikembangkan pada lahan seluas 2.000 Ha. b. Zona-2 Kawasan Ibu Kota Negara dengan peruntukan sebagi fungsi pendukung dan penunjang kawasan inti pusat pemerintahan yang ada dikembangkan dari kawasan sebelumya menjadi seluas 40.000 Ha; c. Zona-3 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara I merupakan pengembangan zona IKN dengan fungsi ruang utama untuk pengembangan kawasan dengan luas 200.000 Ha; d. Zona-4 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara II merupakan perluasan dari zona sebelumnya dengan cakupan kota metropolitan dengan luas lebih dari 200.000 Ha.”
[vii] Jaringan Advokasi tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Trend Asia, Pokja 30, Pokja Pesisir, dan Forest Watch Indonesia. Ibid.
[viii] Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Pasok Air Minum di Ibu Kota Baru. https://kalimantan.bisnis.com/read/20200311/408/1211977/perusahaan-hashim-djojohadikusumo-pasok-air-minum-di-ibu-kota-baru
[ix] Sri Mulyani Setuju Ibu Kota Baru, Tapi Tak Mau Bebani APBN. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210531145316-4-249578/sri-mulyani-setuju-ibu-kota-baru-tapi-tak-mau-bebani-apbn
[x] Viral Iklan Apartemen Agung Podomoro di Ibu Kota Baru, https://properti.kompas.com/read/2019/08/27/213638821/viral-iklan-apartemen-agung-podomoro-di-ibu-kota-baru-ini-kisahnya?page=all.
[xi] Gedung Kementerian Mau Disewakan Demi Pindah Ibu Kota Baru!" selengkapnya https://finance.detik.com/properti/d-5708107/gedung-kementerian-mau-disewakan-demi-pindah-ibu-kota-baru.
[xii] China, US among Countries Offering to Help Indonesia Build New Capital. https://www.rfa.org/english/news/china/indonesia-capital-01082020185856.html
[xiii] US Evaluating $2 Billion Investment in Indonesian Sovereign Wealth Fund. https://www.voanews.com/a/usa_us-evaluating-2-billion-investment-indonesian-sovereign-wealth-fund/6198832.html
Tags:

Posting Komentar

0 Komentar