MENGGAGAS MASA DEPAN INDONESIA DENGAN KHILAFAH

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Indonesia butuh alternatif sistem, butuh tokoh pembaharu yang melakukan pembaharuan, butuh suasana lain, butuh penyegaran. Dan kebutuhan itu, tak akan diperoleh dari Demokrasi.

Kalau Demokrasi yang dipilih, tokohnya ya itu itu saja. Pemikiran kebangsaannya ya cuma segitu gitu saja. Yang muncul paling ya cuma Megawati, Prabowo, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Jokowi, Airlangga Hartanto, Bambang Soesatyo, dan wajah lama lainnya. Ujaran kebangsaan yang ditawarkan paling-paling hanya merapal mantra 'Aku Pancasila, Aku Pancasila dan Aku Pancasila'. Atau kalau tidak itu ya 'kerja, kerja dan kerja'.

Cara mengelola Negara ya tidak akan jauh beda. Negara akan dibiayai dari sepuluh sumber pemasukan utama : 1. Pajak, 2. Utang, 3. Pajak, 4. Utang, 5. Pajak, 6. Utang, 7. Pajak, 8. Utang, 9. Pajak, dan 10. Utang. Jadi, jangan mimpi negara terbebas dari utang, dan rakyat terbebas dari pajak.

Strategi penganggaran selalu akan dirancang defisit, meskipun akhir tahun selalu ada Silpa. Apa maknanya? Tiap akhir tahun akan selalu ada 'Bancak'an Anggaran' dengan dalih agar anggaran terserap. Terserah, dihabiskan untuk apa yang penting anggaran habis. Jika tidak habis, berarti program gagal dan alokasi APBN akan dikurangi. Begitu logikanya.

Jadi saat rakyat bingung cari duit, ditengah banyaknya kebutuhan. Pemerintah pada akhir tahun sibuk menghabiskan duit rakyat, apapun kegiatannya yang penting anggaran terserap.

Karena itu negeri ini butuh sistem Khilafah dan butuh wajah pemimpin baru. Bosan rasanya dipimpin Megawati, Prabowo, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Jokowi, Airlangga Hartanto, Bambang Soesatyo, dan wajah lama lainnya. Negeri ini butuh wajah pemimpin baru, misalnya seperti Ahmad Khozinudin yang menulis tulisan ciamik ini.

Sistem Khilafah akan merombak APBN yang tadinya berbasis pajak dan utang. Itu artinya, sistem fiskal akan dirubah, begitu juga sistem moneternya.

Pemasukan Negara diubah, dari berbasis pajak dan utang. Dua sumber pemasukan ini dihapus, karena Islam mengharamkan pajak dan utang Ribawi. Lantas, darimana sumber pendapatan APBN Khilafah?

Sumber pendapatan APBN khilafah berasal dari :

1. Al Milkiyatul Ammah, yakni dari harta jenis kepemilikan umum berupa tambang, Padang gembalaan dan sumber energi. Semua jenis tambang dengan deposit melimpah seperti tambang Emas, Perak, mangan, Uranium, Nikel, Thorium, Tembaga, dan bahan mineral lainnya wajib dikuasai khilafah, dikelola dan menjadi sumber pemasukan Negara. Jika saat ini dikuasai oleh individu, korporasi, swasta dan asing, maka begitu khilafah tegak akan diambil alih tanpa kompensasi.

Kemudian, seluruh Padang gembalaan seperti sabana dan steva, hutan dan lahan konversi dari hutan, laut, sungai sungai, kanal, lembah, semua dikuasai dan dikelola negara. Jika saat ini dikuasai oleh individu, korporasi, swasta dan asing, maka begitu khilafah tegak akan diambil alih tanpa kompensasi.

Sumber energi seperti minyak bumi, batubara, panas bumi, juga akan dikelola Negara untuk membiayai APBN Khilafah. Jika saat ini dikuasai oleh individu, korporasi, swasta dan asing, maka begitu khilafah tegak akan diambil alih tanpa kompensasi.

2. Al Milkiyatud Daulah, yakni jenis harta yang kewenangan mengelolanya ada pada Khilafah (Negara). Harta jenis ini terdiri dari : 1. Ghanimah, 2. Usyur, 3. Fa'i, 4. Rikaz, 5. Khumus, 6. Harta Sitaan Negara, 7. Harta Zakat (ditaruh pada pos tertentu, untuk 8 asnaf), dan 9. jika dibutuhkan bisa menarik Dharibah.

Jadi dua sumber pemasukan Negara dari harta jenis Al Milkiyatul Ammah (harta milik umum/Public Property) dan harta Al Milkiyatul Daulah (Harta Milik Negara/State Property) akan menggantikan sumber pemasukan dari pajak dan utang yang selama ini jadi andalan. Kemudian, alokasi APBN Khilafah dibelanjakan untuk menunaikan tugas negara meriayah (melayani) kepentingan rakyat.

Pengeluaran APBN khilafah, terutama dibelanjakan untuk :

Pertama, untuk merealisasikan politik ekonomi Islam yakni memenuhi jaminan kebutuhan individu rakyat yang bersifat primer seperti pangan, sandang dan papan, serta mengupayakan agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier nya berdasarkan life style dimana dirinya tinggal.

Kedua, untuk membiayai pemerintahan, seperti membayar ngaji pegawai negeri, tentara, polisi, hakim, birokrasi, jawatan, dan lembaga dan/atau birokrasi lainnya.

Ketiga, untuk membiayai kewajiban dakwah dan jihad seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, industri militer, rekrutmen militer, pelatihan militer, pengiriman ekspedisi dakwah dan jihad, dan seterusnya.

Keempat, membiayai kebutuhan kemaslahatan umum untuk menampakkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, seperti bantuan penanggulangan bencana dunia, bantuan pembangunan sarana dan prasarana haji, wisata, fasilitas dan layanan umum bagi semua rakyat dan manusia, dan sebagainya.

Prinsipnya sistem Khilafah akan berbeda jauh dengan sistem demokrasi yang ada saat ini. Sistem Khilafah juga akan ditopang oleh SDM yang paham syariah dan menguasai pengetahuan dalam mengelola pemerintahan. Tentu saja, bukan wajah wajah lama yang selama ini dikenal publik. Para punggawa khilafah, adalah wajah yang selama ini dikenal tapi tak diberi akses dalam kekuasaan demokrasi. [].